MANOKWARI – Pj Gubernur Papua Barat, Komjen Pol (Purn) Drs. Paulus Waterpauw M.Si merasa kecewa dengan rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) Papua Barat lantaran hanya 20 persen orang Asli Papua (OAP).
“Saya cukup kaget dengan rekrutmen P3K sebab baru 300 SK yang saya tanda tangani, 80 persen non OAP dan 20 persen OAP dan itu masalah bagi saya,” ujarnya, Kamis (10/11). Ia menceritakan ketika menyempatkan waktu untuk tanda tangan surat keputusan P3K terhenti ketika mengetahui orang asli Papua yang masuk rekruitmen P3K sedikit. “Setelah dihitung tidak sampai 20 persen,” katanya.
Kendati demikian, penetapan rekruitmen P3K tetap berlanjut, tidak bisa ditinjau kembali. Dirinya sempat memberikan peringatan keras terkait rekruitmen P3K yang didominasi non OAP. “Berarti ada yang salah. Kalau di bilang kecewa ya saya kecewa,” tegasnya. “Itu menjadi pekerjaan rumah ke depan,” tambahnya.
Ia beranggapan bahwa kepentingan otonomi khusus yakni keberpihakan yang mana anak-anak orang asli Papua bisa mendapatkan tempat karena ruang kehidupan orang Papua sudah sangat terbatas.
“Kalau mereka (OAP) dirasa tidak mampu maka kita mampukan mereka. Kalau dalam rangka menyiapkan diri, ya kita siapkan mereka. Ahlinya kita datangkan untuk melatih mereka kalau hanya dibiarkan begitu saja berarti sama saja dengan rekrutmen yang lainnya,” tukasnya.
Ia menyebutkan caranya yakni mempersiapkan terlebih dahulu sumber daya manusianya agar bisa bersaing dengan yang lain. “Ketika mau masuk, minimal dapat passing grade artinya sudah aman tinggal kebijakan dari kita saja. Kalau di bawah dari passing grade berat untuk kita dongkrak. Ini yang menjadi koreksi dari saya,” sebutnya. (bw)
