SORONG – Dalam rangka meningkatkan kapasitas Inventarisasi Gas Rumah Kaca, Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya, menggelar bimbingan teknis bahkan akan membentuk Forum Inventarisasi Gas Rumah Kaca (IGRK).
Kegiatan tersebut diikuti perwakilan masing-masing instansi yang menghadirkan pihak Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca, di salah satu hotel di Kota Sorong, Selasa (3/9).
Kepala Sub Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca, Allan Rosehan, mengatakan bahwa pihaknya secara rutin setiap tahunnya untuk menyusun profil emisi Gas Rumah Kaca Nasional termasuk dengan capaian aksi mitigasi dan verifikasi.
“Tugas dan fungsi kita juga untuk melakukan peningkatan memfasilitasi peningkatan kapasitas Gas rumah kaca di tingkat Internasional. Jadi subtitusional itu adalah provinsi, kabupaten, kota juga termasuk dalam pelaku usaha,” jelasnya.
“Jadi intinya kegiatan hari ini adalah upaya kita untuk melakukan mainstreaming penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca dengan cara melakukan peningkatan kapasitas rumah kaca. Baik dalam hal pengenalan data-data yang harus di input,” sambungnya.
Lanjutnya kemudian terkait juga dengan bagaimana kita menghitung, juga melaporkan inventarisasi gas rumah kaca ini secara berjenjang. Mulai dari tingkat kabupaten, kota melaporkan kepada provinsi, kemudian dari Gubernur melaporkan kepada Menteri dan seterusnya.
“Karena kita di tingkat nasional tidak hanya melaporkan inventarisasi gas rumah kaca ini kepada Presiden, tapi juga kita melaporkan kepada badan PBB untuk perubahan iklim,” jelasnya.
Kalau dampak dari perubahan iklim itu bisa kita lihat yang sudah ada indikasi misalnya di dunia internasional untuk di negara-negara lain India yang sudah di beberapa negara bagian yang sudah mencapai angka 51 derajat. Kemudian di Bangkok kemarin mencapai 38 derajat.
“Dan beberapa negara lain yang sudah mulai merasakan dampak kenaikan dari suhu bumi. Kalau di Indonesia sebetulnya secara umum dia mengalami kenaikan walaupun juga bertahap,” katanya.
Dijelaskan bisa dilihat misalnya kekhawatiran di daerah-daerah wilayah pesisir iakan mengalami kenaikan permukaan air laut, sehingga dikhawatirkan di beberapa daerah misalnya nanti akan tenggelam karena ada pencairan es misalnya di kutub Utara.
“Kalau misalkan yang secara sederhana bisa kita lihat di bidang pertanian, kita rasanya agak sulit untuk mempolakan lagi pola tanam seperti dulu. Kalau dulu kan pola tanam itu bisa kita polakan dengan lebih mudah tapi kalau sekarang hampir semua petani itu pasti merasakan kesulitan untuk menentukan pola tanam. sehingga ini akan pengaruhnya nanti untuk produktivitas,” jelasnya.
Ia berharap kedepannya semua semakin banyak pihak yang terlibat dalam pengaruh keutamaan perubahan iklim ini. Karena ini suhu dunia kemudian Indonesia juga sudah berkomitmen untuk menetapkan dan meningkatkan ambisinya penurunan emisi kita target NDC terakhir kita adalah 31,89% dengan usaha sendiri dan 43,20% dengan bantuan internasional.
“Sehingga untuk mencapai itu kita dalam mendukung aksi-aksi mitigasi perubahan iklim, tentu harus melibatkan stakeholder baik itu di level pusat dan daerah,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya akan membentuk forum Inventarisasi Gas Rumah Kaca Papua Barat Daya dengan SK yang jelas dari pemerintah.
Lanjutnya, karena saat ini mari bertindak agar kedepan dapat mengatasi setiap persoalan kondisi dunia saat ini yang tidak lagi panas tetapi sudah termaksud kategori mendidih.
“Dunia saat ini sudah tidak panas lagi tapi sudah mendidih, maka dibutuhkan kerjasama semua pihak bagaimana mengurangi suhu yang sudah tinggi ini. Dengan demikian salah satu upaya Dinas LHKP-PBD kedepan akan membentuk Forum Inventarisasi Gas Rumah Kaca Papua Barat Daya,” ungkapnya.
Menurutnya, Berbicara soal gas rumah kaca bukan mencakup Dinas LHKP saja tetapi berhubungan dengan tambang, perhubungan, dan pertanian.
“Namun melalui forum ini akan mengakomodir OPD teknis agar bertanggungjawab Inventarisasi Gas Rumah Kaca di masing-masing sektor,”pungkasnya.(zia)
