Korem 181/PVT Apel Gelar Pengamanan Pilkada Serentak Tahun 2024
SORONG – Korem 181/PVT melaksanakan Apel Gelar Pengamanan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Lapangan Apel Korem 181/PVT, pada Selasa (20/8/2024).
Apel dipimpin Danrem 181/PVT, Brigjen TNI Totok Sutriono, S.Sos, MM, dan dihadiri Pj Gubernur PBD diwakili Asisten III Setda PBD Dra. Atika Rafika, MSi, Pj Walikota Sorong Dr. Bernhard E. Rondonuwu, S.Sos, M.Si, Pj Bupati Sorong diwakili Asisten I Adi Bremantyo, S.IP, M.Si, serta para pejabat TNI, Polri, pejabat sipil, tokoh adat, tokoh agama, dan anggota TNI AD, TNI AL, dan para undangan lainnya.
Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen TNI Haryanto, S.IP, M.Tr (Han), dalam sambutannya yang dibacakan Danrem 181/PVT mengatakan bahwa, selaku Panglima Kodam XVIII/Kasuari dan pribadi mengucapkan terima kasih kepada Pj. Gubernur Papua Barat Daya dan Forkopimda serta segenap undangan, yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada aat ini, dengan penuh kebersamaan dan kekeluargaan.
“Gelar Pasukan yang kita laksanakan ini merupakan bentuk pengecekan sejauh mana kesiapan kita dalam rangka mendukung Pengamanan Kegiatan Pilkada Tahun 2024 di Wilayah Papua Barat Daya. Selain fokus pada aspek personel, Apel ini juga melibatkan pengecekan kesiapan materiil dan alat perlengkapan yang akan digunakan dalam Pengamanan Pilkada Serentak Tahun 2024,” tegasnya.
Sebagaimana kita ketahui, pada pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota Legislatif pada Tanggal 14 Februari 2024 dapat berjalan aman, tertib dan lancar. Semua itu berkat partisipasi, dan dukungan serta kerja sama dari kita semua.
Untuk itu, pada proses Pentahapan Pemilihan Kepala Daerah di Wilayah Provinsi Papua Barat Daya yang sementara berlangsung ini harus dijaga dengan baik, sehingga mencegah konflik yang akan terjadi. Dengan demikian, kelancaran pemilihan kepala daerah dapat berjalan sebagaimana mestinya. “Ingat, kita dituntut untuk mampu bekerja sama dengan seluruh komponen Bangsa untuk mewujudkan stabilitas keamanan dan kondusifitas wilayah Papua Barat Daya,” terangnya.
Pangdam menegaskan pula bahwa kita tidak boleh mengesampingkan potensi konflik sekecil apapun dan harus dapat mengantisipasi agar tidak berkembang menjadi konflik yang besar, yang dapat mengancam keutuhan bangsa.”Hilangkan ego sektoral yang timbul akibat pola pikir yang sempit dan dangkal, mari kita terus bersatu, gaungkan terus Pilkada Damai di kalangan masyarakat sehingga muncul keinginan untuk menjaga ketertiban dan keamanan,” tandasnya.
Setelah Pelaksanaan Apel Gelar Pengamanan Pilkada Serentak, kita akan Mendeklarasikan Pilkada Damai Tahun 2024 di Provinsi Papua Barat Daya, dengan tujuan menjaga situasi Provinsi Papua Barat Daya yang aman kondusif dan berintegritas. “Hindari politisasi SARA, kampanye hitam dan aktivitas lainnya yang dapat menodai pelaksanaan Pilkada, sehingga menimbulkan perpecahan dan mengancam Kebhinekaan serta Kesatuan Bangsa.
“Saat ini, saya mengajak seluruh Partai Politik, para Tokoh Masyarakat, Pimpinan Ormas dan seluruh elemen masyarakat yang ada di Wilayah Papua Barat Daya untuk bersama-sama menjaga perdamaian, persatuan dan kesatuan serta mengedepankan Musyawarah untuk Mufakat dengan menjadikan hukum sebagai Panglima Tertinggi dalam mengatasi permasalahan yang muncul,” ujarnya.
Komitmen ini merupakan suatu bentuk kesungguhan seluruh komponen bangsa di Wilayah Papua Barat Daya dalam mendukung dan menyukseskan Agenda Demokrasi Nasional Tahun 2024 yang Damai, Adil Dan Bermartabat,” terangnya.
Pangdam menekankan beberapa hal yang perlu dipedomani para prajurit : Pertama, Hindari pelanggaran sekecil apapun yang berkaitan dengan Pilkada yang akan merugikan diri sendiri, keluarga dan satuan serta masyarakat.
Kedua, Lakukan pengecekan secara terus menerus dan pastikan bahwa semua bagian memahami akan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
Ketiga, Tingkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan yang tinggi dalam mengantisipasi setiap perkembangan situasi yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan.
Keempat, Bertindak secara profesional dan proporsional dengan tetap menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.
Kelima, Tingkatkan koordinasi secara optimal karena kata “Koordinasi” ini mudah diucapkan namun sulit dijalankan, akan tetapi saya berkeyakinan tinggi bahwa kita mampu menjalankanya, agar tercipta sinergitas yang solid sehingga semua kegiatan dapat berjalan dengan tertib, aman dan lancar.(akh)
