SORONG-Dalam rangka menggelar kegiatan Pembinaan Pengelolaan Data Statistik Sektoral Bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Papua Barat Daya juga menyerahkan VSAT Mobile di 4 Kabupaten Provinsi Papua Barat Daya.
Dari pantauan Radar Sorong, Kegiatan tersebut berlangsung di SwissbelHotel Sorong, Kamis (15/8) dan dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik Papua Barat Daya Merry dan peserta berasal dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Papua Barat Daya, Irma Soelaiman mengatakan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kontribusi dan apresiasi masyarakat terhadap data statistik sektoral di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
“Data ada modal utama dalam pencapaian keberhasilan perencanaan sebuah pekerjaan atau pembangunan. Baik itu di instansi pemerintah atau birokrasi maupun swasta,” katanya.
Lanjutnya bahwa, data yang berasal dari setiap OPD di masing-masing Kabupaten/Kota, mendukung bagaimana jalannya perkembangan pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya yang baru berusia 1 tahun 8 bulan.
“Kami adalah corong Pemerintah. Berdasarkan Perpres Nomor 39 tahun 2019 menyatakan bahwa Kominfo adalah wali data,” katanya.
“Oleh karena itu, nanti kami akan punya korum satu data, Pergubnya pun sudah jadi draftnya. Dimana semua OPD nanti akan terlibat baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota,” ungkapnya.
Menurutnya, Data sektoral yang akan dibuat, akan menjadi pedoman kepala daerah dalam membuat dan memutuskan suatu kebijakan.
“Sedangkan data yang masuk di Bappeda akan dijadikan bahan evaluasi pembangunan yang ada, kemudian nanti dibuat suatu perencanaan,” ujarnya.
Sementara itu, Pj Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa’ad diwakili Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Papua Barat Daya, Atika Rafika mengatakan, bahwa di Pemprov PBD banyak sekali program yang dicanangkan Pj Gubernur dan itu basicnya adalah data.
“Contohnya program paitua, yaitu program yang memberikan bantuan kepada para orangtua usia 65 tahun keatas,” katanya.
Lanjutnya, Masalah data, menjadi salah satu kendala Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam menjalankan program tersebut. Buktinya hasil evaluasi tahun kemarin, program Paitua masih belum maksimal berjalan yakni baru 20% tersalurkan.
“Ini terjadi karena Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya tidak punya data jumlah orangtua yang berusia 65 tahun keatas. Padahal uang ada, tapi karena tidak ada data yang valid, maka program tersebut tidak berjalan dengan baik,” jelasnya.
Dikatakan juga bahwa, data adalah jenis kekayaan baru. Karena data yang valid, merupakan kunci utama kesuksesan.
Lebih lanjut, dikatakan juga bahwa Sinkronisasi data antara Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan BPS, sambungnya, terutama menyangkut mekanisme perolehan data, konsepsi tentang data yang disusun.
“Hingga metode tabulasi dan pengelolaan data yang sesuai prinsip statistik, perlu disamakan untuk menyusun satu data Indonesia,” pungkasnya.
Kemudian, Kepala BPS Papua Barat, Merry juga menjelaskan bahwa data merupakan kekayaan yang baru setelah minyak. Dimana dalam merencanakan sesuatu khususnya di Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota perlu memakai data.
“Tentu data yang dipakai adalah data yang berkualitas,” tegasnya.
Sebagaimana amanah dari Undang-undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997, kata Merry bahwa ada tiga statistik yaitu statistik dasar yang diproduksi oleh BPS melalui sensus dan survei. Kemudian statistik sektoral yang diproduksi oleh OPD-OPD sektoral yang ada di Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya serta Kabupaten/Kota yang ada di Papua Barat Daya.
Ia juga menambahkan bahwa terkait satu data Indonesia tidak akan terwujud jikalau tidak ada sinergi dan kolaborasi antara BPS dengan Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang ada di Papua Barat Daya.
“Kondisi saat ini mengenai penyelenggaraan data pemerintah, ada keberagaman data dan metodologi pendataan yang belum terstandar,” ujarnya.
Lanjutnya, Lalu ada duplikasi dan minimnya keterpaduan data pemerintah yang berdampak kepada efektivitas anggaran dari pemerintah, serta ada ego sektoral dalam penyelenggaraan data serta keengganan berbagi pakai data.
“Kadang-kadang dari OPD itu datanya tidak mau diserahkan ke OPD yang lain. Karena itu tadi ada ego sektoral. Padahal untuk mencapai pembangunan yang berkualitas, kita perlu didukung dengan data yang berkualitas dan terintegrasi,” ungkapnya.
Dikatakan, Oleh karena itu, perlu dilakukan pembinaan statistik sektoral demi mewujudkan satu data Indonesia.
“Diharapkan kegiatan ini nanti bapak dan ibu di OPD-OPD yang akan dilatih dalam memproduksi data yang ada di OPD masing-masing, bisa paham terkait dengan konsep metodologi yang akan disampaikan nanti. Saya berharap adanya kolaborasi dari Pemkot dan Pemkab menyangkut data,” pungkasnya.(zia)
