SORONG-Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Edi Mangun mengimbau kepada para kandidat menjelang pendaftaran Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) agar tidak menjadikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sebagai alat untuk berkampanye pada peserta demokrasi mendatang di Provinsi Papua Barat Daya.
Edi menjelaskan bahwa penggunaan BBM subsidi untuk kepentingan kampanye merupakan tindakan kriminal dan akan berdampak hukum bagi pelakunya. “Selain sanksi dari Pertamina, pelanggar juga akan berurusan dengan penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum,” tegasnya, Selasa (20/8) di salah satu Cafe di Kota Sorong.
“Penggunaan BBM subsidi seharusnya dinikmati oleh seluruh masyarakat, tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu,” sambungnya.
Edi mengatakan bahwa pihaknya sudah mengimbau para pengusaha BBM yang mau maju sebagai calon kandidat maka harus memilih, antara melanjutkan bisnis BBM atau terjun ke dunia politik.
“Jika ada kandidat yang kedapatan menyalahgunakan BBM subsidi, kami akan melakukan Pemutusan Hubungan Usaha (PHU),” ungkapnya.
Edi menegaskan bahwa Pertamina memastikan ketersediaan stok BBM di wilayah Sorong Raya dalam kondisi aman. Pihaknya telah melakukan berbagai antisipasi menjaga stabilitas pasokan BBM, termasuk meningkatkan frekuensi pengiriman dan memperkuat koordinasi dengan aparat keamanan.
“Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir akan adanya kelangkaan BBM. Kami berkomitmen menjaga ketersediaan stok BBM agar masyarakat dapat tetap beraktivitas dengan nyaman,” ujarnya.
Ia juga mengimbau agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh berita hoaks terkait kelangkaan BBM yang beredar di media sosial. Bahkan Edi meminta masyarakat supaya mengonfirmasi kebenaran informasi tersebut ke pihak yang berwenang.
“BBM subsidi adalah milik seluruh masyarakat, bukan milik kelompok tertentu. Mari kita sama-sama menjaga ketersediaan dan distribusi BBM agar dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat,” tegasnya.
Lanjutnya bahwa ia telah melakukan berbagai upaya mengantisipasi gangguan distribusi BBM, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau. Salah satunya dengan meningkatkan koordinasi dengan aparat keamanan untuk memastikan keamanan distribusi BBM.
“Kami terus berkoordinasi dengan aparat keamanan guna memastikan pendistribusian BBM di daerah-daerah rawan gangguan keamanan,” jelasnya.
Ia berharap, masyarakat dapat berperan aktif mengawasi penyalahgunaan BBM subsidi. Jika menemukan adanya indikasi penyalahgunaan BBM subsidi, masyarakat dapat melaporkan langsung ke Pertamina atau kepada pihak berwajib.
“Mari kita bersama-sama mengawasi penyalahgunaan BBM subsidi. Dengan adanya pengawasan dari masyarakat, diharapkan dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan BBM subsidi,” pungkasnya.(zia)