SORONG-Wakil Presiden RI Prof.Dr.(H.C) KH.Ma’ruf Amin melaunching Peluncuran Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) dan Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua (SIPPP), di salah satu hotel di Kota Sorong, Jumat (7/6).
Launching ditandai dengan pemukulan tifa sebanyak tiga kali oleh Wakil Presiden RI Prof.Dr.(H.C) KH.Ma’ruf Amin didampingi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa dan Perwakilan BP3OKP serta Pj Gubernur se-Tanah Papua.
“Ini adalah momentum penting yang dapat menjadi bagian dalam sejarah perjalanan pembangunan Papua dan juga menjadi penentu bagi kemajuan Papua di masa mendatang,” katanya.
Dikatakan juga bahwa Pembangunan Papua telah menjadi prioritas utama Pemerintah. Upaya ini sejalan dengan komitmen Pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang bersifat Indonesia-sentris guna mengurangi ketimpangan antarwilayah.
“Untuk itu, kebijakan dan strategi pembangunan Papua terus didorong demi menguatkan peran pemerintah daerah otonom baru dalam meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua (OAP), salah satunya melalui penguatan regulasi,” katanya.
Wapres mengatakan Sebagaimana amanah undang-undang, Pemerintah telah menyusun RIPPP Tahun 2022-2041.
Hal ini penting sebagai payung hukum dan pedoman dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengendalian percepatan pembangunan di Papua.
“RIPPP Tahun 2022-2041 mengusung visi besar Terwujudnya Papua Mandiri, Adil, dan Sejahtera, dengan tiga misi utama, yaitu Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif,” tegasnya.
Lanjutnya, Arah kebijakan pembangunan wilayah Papua ini juga telah diselaraskan ke dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dengan tema Percepatan Pembangunan Wilayah Papua menuju Papua Sehat, Cerdas, dan Produktif Dijelaskan Desain dan kerangka perencanaan ini tentunya dapat membawa semangat, paradigma, dan terobosan baru dalam rangka mewujudkan lompatan kesejahteraan Papua dalam 20 tahun mendatang.
“Saya meyakini percepatan pembangunan Papua akan semakin terlihat dengan hadirnya Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua atau sering disebut dengan Badan Pengarah Papua (BPP),” ujarnya.
Wapres RI menjelaskan Keberadaan BPP menjadi berbeda dengan badan khusus Papua pada era sebelumnya karena melibatkan secara langsung perwakilan OAP dari setiap provinsi di wilayah Papua.
“Hal ini penting untuk memastikan agar OAP dapat terlibat dan berpartisipasi langsung dalam berbagai kebijakan percepatan pembangunan kesejahteraan Papua,” katanya.
Ditegaskan Wapres bahwa BPP telah berkomitmen untuk bersungguh-sungguh mengawal percepatan pembangunan kesejahteraan OAP, termasuk berperan memecahkan berbagai permasalahan Papua sesuai dengan instrumen yang telah dirancang dalam RIPPP dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua, agar seluruh kebijakan lebih terintegrasi dan terukur.
“Salah satu terobosan strategis lainnya dalam upaya percepatan pembangunan Papua adalah Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua (SIPPP) yang akan segera diluncurkan,” ujarnya.
“Dalam kesempatan acara peluncuran RIPPP dan SIPPP ini, saya harap SIPPP dapat berperan penting dalam perencanaan pembangunan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, penyelarasan perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah, serta pemantauan, pengendalian, pelaporan, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan,” sambungnya.
Selain itu, kata Wapres RI bahwa SIPPP agar dapat diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan di pusat dan daerah, termasuk masyarakat dalam rangka perencanaan pembangunan di wilayah Papua.
“Untuk itu, SIPPP agar bisa dikembangkan dan dapat diintegrasikan dengan berbagai platform sistem informasi lainnya, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem sekaligus mendukung penguatan tata kelola pembangunan di wilayah Papua,” tegasnya.Ia menyampaikan beberapa pesan bagi percepatan pembangunan Papua.
Pertama, susun dan implementasikan desain program-program komprehensif yang berdampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam kerangka RIPPP 2022-2041.
Pastikan perencanaan dan penganggaran program-program ini dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat OAP, dan fokuskan pada upaya peningkatan kualitas pendidikan, penurunan kemiskinan ekstrem, dan penanggulangan stunting, sehingga mampu meningkatkan taraf dan kualitas hidup masyarakat Papua.
“Upaya implementasi program-program tentu saja perlu didukung penguatan koordinasi, sinergi, kolaborasi, dan kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat,” kata Wapres.
Kedua, optimalkan pemanfaatan SIPPP.SIPPP tidak hanya menjadi alat dalam pemantauan dan evaluasi percepatan pembangunan dan otonomi khusus Papua, tetapi juga sebagai pendorong langkah-langkah konsolidasi, sinkronisasi, dan harmonisasi seluruh data dan informasi perencanaan pembangunan Papua yang terintegrasi.
Ketiga, perluas pelibatan OAP dalam penyusunan rencana aksi pembangunan percepatan Papua setiap periodenya demi memastikan terakomodasinya aspirasi dan kebutuhan masyarakat Papua.
Keempat, pastikan proses percepatan pembangunan yang sedang berlangsung dapat berjalan dengan efektif dan berkelanjutan.
“Saya harap seluruh pemangku kepentingan dapat melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab dan integritas,” pungkasnya.
Kemudian Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa menambahkan SIPPP merupakan platform sistem informasi terintegrasi dalam kerangka RIPPP dan turunannya berupa Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) yang akan terhubung dengan sistem informasi pembangunan lainnya dengan prinsip interoperabilitas.
“Untuk itu, kegiatan Peluncuran RIPPP Tahun 2022–2041 dan SIPPP merupakan tahapan penting pembangunan Papua. Dengan diluncurkannya dokumen tersebut, kami dapat memperkenalkan kepada seluruh pelaku pembangunan, termasuk masyarakat luas, tentang arah pembangunan jangka panjang Wilayah Papua,” katanya.
“Selain itu, dengan peluncuran ini, kami berharap dapat menjadi momen penting dalam mendorong sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran, serta kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Daerah, dan pelaku pembangunan lainnya dalam percepatan pembangunan Wilayah Papua,” sambungnya.
Sementara itu, Pj Gubernur Papua Barat Daya, Mohammad Musa’ad menyampaikan Atas nama seluruh pemerintah daerah se-tanah Papua, menyampaikan terima kasih kepada Presiden, Joko Widodo dan Wakil Presiden, kh. Ma’ruf Amin, atas perhatian, komitmen dan kebijakan yang luar biasa bagi upaya percepatan pembangunan Papua.
Pj Gubernur juga menyampaikan ucapan Terima kasih kepada para menteri khususnya menteri PPN/Ka.Bappenas, Mendagri dan Menkeu yang secara langsung dan terus menerus melakukan pembinaan dan pengawasan, koordinasi dan fasilitasi, penyelenggaraan pemerintahan daerah terutama dalam kerangka implementasi otsus.
“Terima juga kami sampaikan kepada semua pihak termasuk mitra pembangunan, yang telah berkontribusi dalam mendorong percepatan pembangunan papua. Semoga dengan koordinasi, sinergitas dan kolaborasi yang sistematis, terstruktur dan masif, kita akan mewujudkan papua yang bermartabat, yang duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan saudara sebangsa setanah air, serta menjadi kebanggaan NKRI,” pungkasnya.(zia)
