SORONG – Kapolda Papua Barat Irjen Pol Jhonny Edison Isir menegaskan segera mengevaluasi jajaran Polresta Sorong Kota terkait tuntutan mahasiswa terkait gangguan Kamtibmas di wilayah Polresta Sorong Kota hingga menimbulkan korban. Irjen Jhonny tekankan akan pindahkan oknum polisi yang malas.
Kapolda Papua Barat Irjen Pol Jhonny Edison Isir mengucap terima kasih kepada mahasiswa yang sambangi Mapolresta Sorong Kota untuk menyampaikan kritikan sehingga menjadi bahan evaluasi terkait kinerja Polresta Sorong Kota.
“Saya terima kasih terhadap mahasiswa dari berbagai organisasi ada beberapa kritikan juga yang menjadi bahan evaluasi terkait kinerja Polresta Sorong Kota dalam menghadapi tantangan gangguan kamtibmas khususnya kejahatan jalanan yang menjadi keresahan dari masyarakat,” jelasnya kepada Radar Sorong, Jumat (17/5).
Kapolda mengungkap Sabtu (18/5) dirinya akan melakukan evaluasi umum, melihat pemaparan data kegiatan preventif yang dilakukan oleh jajarannya hingga bagaimana fungsi preventif tersebut.
“Kalau memang ada yang belum tepat sasaran kita akan dorong nanti. Kalau ada yang malas dan tidak laksanakan tugas dengan baik di sini tidak cocok bertugas di Sorong Kota, kita tugaskan ke tempat yang dinamikanya lebih landai lah,” tegasnya.
Kapolda menegaskan pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap 1 anggota Polresta Sorong Kota yang diduga melakukan tindakan kekerasan kepada mahasiswa yang melakukan demonstrasi pada awal Mei kemarin.
“Sejak 8 Mei 2024 sudah kami turunkan tim Propam, laporan sudah ada kita akan telaah. Yang jelas personel yang melakukan tindakan kekerasan dalam pelaksanaan pelayanan terhadap penyampaian pendapat itu akan dilakukan tindakan tegas,” tuturnya.
Irjen Pol Jhonny menyebut rasa aman adalah tanggung jawab bersama dan bukan hanya pihak kepolisian. Dia menambakan tidak dapat menandatangani pakta integritas dengan mahasiswa sebab mereka pun memiliki UU yang mengatur.
“Memberikan rasa aman itu betul tugasnya kami Polri namun saya juga mengimbau keamanan dan rasa aman ini tanggung jawab semua elemen oleh karena itu saya harapkan kerja sama yang baik,” ungkapnya.
Sementara itu perwakilan mahasiswa meminta pertama perlu adanya Anev (sistem informasi dan evaluasi SDM Polri) dalam kinerja Kapolresta, kedua pastikan setelah aksi tidak ada lagi tindakan represif terhadap para pengunjuk rasa.
Ketiga, menuntaskan tindakan represif terhadap oknum anggota unjuk rasa jilid 1, keempat telah terjadi kasus yan tidak masuk akal. Kelima, prinsip hukum tidak boleh langgar HAM, terkait tindakan represif. Keenam, polisi selain sebagai pelayan, Polri juga berkewajiban memberikan perlindungan terhadap pengunjuk rasa.
Ketujuh, kepercayaan masyarakat turun terhadap Polresta. Kedelapan, bukti-bukti tindakan berupa video represif anggota sudah saya laporkan kepada Kapolda. Kesembilan, status Polresta Sorong Kota tapi tindakan kepolisian seperti Polsek. Dan, kesepuluh, membuat pakta integritas setelah audiensi. (rin)
