SORONG-Ketua Ketua Forum Pengawal Perjuangan Rakyat Papua Barat Daya Yanto Ijie menilai Pelantikan Ir.Edison Siagian,ME sebagai Pj Bupati Sorong merupakan diskriminasi terhadap ASN di Provinsi Papua Barat Daya.
“Terkait dengan pelantikan Pj Bupati Sorong, kami dari Fopera melihat bahwa ini ada diskriminasi terhadap aparatur sipil negara yang bertugas di daerah. Seharusnya jabatan Penjabat Bupati Sorong diberikan kepercayaan kepada putra-putri anak bangsa yang mengabdi di Provinsi Papua Barat Daya,” tegasnya kepada awak media, Kamis (4/4).
Dikatakan bahwa Pemerintah pusat jangan main generalisasi bahwa di daerah ini tidak ada aparatur sipil negara yang berkompeten. Berikanlah kesempatan kepada ASN di daerah untuk menduduki jabatan ini, tidak boleh ada orang yang terlalu istimewa di Kemendagri terus dipindahkan kesana.
“Kita harus berikanlah kepercayaan kepada ASN daerah. Karena di Provinsi Papua Barat Daya ada ASN menduduki jabatan eselon 2 yang sudah memenuhi syarat, baik OAP maupun non Papua.
“Contoh misalnya Kepala Keuangan, Kepala Bappeda, kemudian Kepala Dinas Tenaga Kerja. Inikan orang-orang nusantara yang punya kompetensi yang bisa juga menduduki jabatan itu. Bukan harus kemudian diganti jabatan Penjabat Sekda terus digeser lagi jadi Pj Bupati Sorong. Memangnya disini sudah tidak ada orangkah,” tegasnya.
Yanto mengatakan pada prinsipnya semua pihak harus taat azas, karena ini sudah keputusan pemerintah pusat. Pihaknya menyayangkan karena ini adalah bentuk pembunuhan karakter dan karir dari ASN daerah dan ini tidak boleh terjadi.
“Ini ibaratnya pusat lagi MPP kan ASN daerah, artinya membunuh mati pelan-pelan ASN daerah dalam karirnya. Dengan demikian terkesan ASN daerah tidak percaya diri dan pusat juga tidak boleh menggeneralisir bahwa di daerah ini tidak ada orang,” ungkapnya.
“Orang di daerah sudah siap banyak. Kalau memang daerah tidak siap, mengapa ada provinsi ini, lebih baik provinsi ini ditutup saja,” sambungnya.(zia)
