SORONG-Dalam rangka membahas Perencanaan Strategis Investasi dalam mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi di Papua Barat Daya yang Mandiri, Adil dan Sejahtera, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Papua Barat Daya (PBD) menggelar Rapat Koordinasi (rakor) bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Pemda Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat Daya dan pelaku usaha di salah satu hotel yang berada di Kampung Baru, Rabu (27/3).
Pj Gubernur PBD Mohammad Musa’ad mengatakan bahwa Rapat Koordinasi intinya untuk bagaimana pengembangan investasi di Papua Barat Daya yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Papua Barat Daya, yang diikuti oleh berbagai elemen termasuk dari pemerintah provinsi, pemda kabupaten/kota, Kementerian lembaga dan juga pelaku usaha atau investor.
“Ini arahan presiden, semua daerah diminta ramah dengan investor. Harus mengembangkan investasi. Oleh karena itu, sesuai tema yang diangkat bagaimana sinergi dan kolaborasi semua unsur di dalam rangka peningkatan investasi yang berkelanjutan untuk Papua Barat Daya mandiri, adil dan sejahtera,” tegasnya.
Pj Gubernur PBD berharap dari kegiatan rakor tersebut, yaitu semakin memantapkan solidaritas, kolaborasi antara semua elemen yang ada di Provinsi Papua Barat Daya terutama tiga komponen utama.
“Yang pertama pemerintah, yang kedua pelaku usaha dan yang ketiga adalah masyarakat sekitar,” katanya.
Lanjutnya, sinergitas, kolaborasi meningkatkan semua pihak, termasuk pemerintah, dan pelaku usaha produksinya bisa meningkat dan berdampak kepada masyarakat.
“Rakor ini juga dalam rangka mendapatkan informasi yang sama. Seperti pemerintah menyampaikan potensinya daerah seperti ini, kemudian dari para investor menyampaikan apa yang sudah mereka buat dan apa yang sedang mereka rencanakan,” jelasnya.
Melalui rakor, dikatakan Pj Gubernur bahwa harus memberikan informasi agar semua pihak bisa mengambil peran, memanfaatkan mengoptimalkan dengan sebaik-baiknya investasi.Selain, sharing informasi terutama terkait dengan potensi yang ada maupun juga apa yang sudah digarap, kemudian harus ada manfaatnya untuk masyarakat terkait kegiatan ekonomi di Papua Barat Daya.
“Jadi manfaatnya lebih banyak harus dirasakan oleh masyarakat disini terkait usaha yang dilakukan oleh pihak swasta. Tidak hanya akomodasi pekerjanya saja, tapi bahan mentah dan rekening harus harus ada disini,” pungkasnya.
“Komitmen saya sebagai Pj Gubernur, kita harus mulai dari sekarang,” ujarnya.
Sementara itu, Staf DPMPTS Provinsi Papua Barat Daya Herry Widjasena menambahkan bahwa rakor investasi dilakukan untuk konsolidasi antara DPMPTS kabupaten/kota di wilayah Provinsi Papua Barat Daya.
“Kita ini tidak hanya bicara perizinan tapi bicara tentang bagaimana investasi pertumbuhan di wilayah Papua Barat Daya,” katanya.
Menurutnya, DPMPTS Provinsi Papua Barat Daya sebagai koordinator saja, karena yang punya wilayah adalah kabupaten/kota.
“Jadi tiap tahun pasti kita pasti undang. Sehingga tahun kemarin kita dikasih target Rp2,6 triliun artinya investasi bergerak dari perusahaan-perusahaan yang masuk di situ dia punya nilai investasi sekian. Kemudian realisasi Rp3 triliun,” katanya.
Lanjutnya, Sedangkan tahun ini kita dikasih naik lagi Rp3,4 triliun.
“Sehingga target tahun ini yang dibahas oleh kabupaten/kota. Jadi hari ini kita menggelar rakor dengan pimpinan OPD tingkat provinsi untuk arah kebijakan,” katanya.
Herry mengatakan Karena visi Papua Barat Daya, Mandiri, Adil dan Sejahtera dari sisi investasi yang masuk di Papua Barat Daya.
“Sehingga untuk mendorong pertumbuhan investasi, kita konsultasi pemerintah. Misalnya pemerintah memudahkan ijin dari para pelaku usaha,” ujarnya.
Ia berharap melalui rakor tersebut akan terbangun sinergi dan kolaborasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi dengan pelaku usaha serta dengan masyarakat.
“Hal ini akan membuka lapangan kerja, terutama bagi masyarakat setempat dan menumbuhkan ekonomi di Papua Barat Daya,” pungkasnya.(zia)
