SORONG- Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Papua Barat Daya, H. Muhammad Taslim. S.Sos M.Pd menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Kota Sorong yang telah memilih PKS dalam Pemilu legislatif 14 Februari 2024 lalu.
Tanpa mendahului keputusan pleno distrik maupun tingkat KPU Kota, H. Taslim yang juga caleg incumbent PKS daerah pemilihan (Dapil) 2 Kota Sorong mengungkapkan, berdasarkan hasil tim tabulasi PKS, dimana C1 plano yang diinput sudah 90 % bahwa dalam Pemilu legislatif 2024, dari 4 Dapil di Kota Sorong, setiap Dapil menyumbangkan 1 kursi sehingga total PKS akan meraih 4 kursi di DPRD Kota Sorong.
“Alhamdulillah dari berbagai kandidat yang masuk baik incumbent maupun yang baru memang berfariasi, yang pasti saya mewakili PKS menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Kota Sorong, hitungan tabulasi kami di internal PKS Alhamdulillah kami 4 Dapil setiap Dapil dapat 1,”ujar H. Taslim yang ditemui usai mengadiri peringatan Isra Mi’raj yang digelar IAIN Sorong, Selasa (27/2).
“Itu sesuai dengan C1 yang kami punyai, tapi kita hormati KPU, sekarang ini pleno PPD nanti pleno KPU kita masih tunggu , mudah-mudahan tidak bergeser. Insya Allah,”imbuhnya.
Dari 4 kursi yang bakal lolos , H. Taslim belum mengungkapkan siapa-siapa Caleg PKS yang bakal melenggang ke DPRD Kota. Yang pasti atas kepercayaan masyarakat yang telah memilih PKS, Ia menyampaikan terima kasih .
Pemilu legislatif di Kota Sorong dan Provinsi Papua Barat Daya pada umumnya berjalan aman dan lancar. Hanya saja sejumlah persoalan ditemukan, diantaranya banyak masyarakat yang menyalurkan hak pilihnya di TPS yang tidak sesuai dengan tempat tinggalnya.
“ Kami Komisi I DPRD Kota Sorong berencana mengundang KPU, karena didalam pembagian TPS kemarin itu banyak warga antara TPS dengan tempat tinggalnya berbeda. Ini patut kita pertanyakan, sehingga membuat kehadiran masyarakat jadi tidak maksimal hanya sekitar 60-70 % . Tapi secara umum untuk pengamanan berjalan bagus,”tandas H. Taslim.
Selain soal undangan mencoblos yang tidak sesuai dengan tempat tinggal, H.Taslim juga mengatakan, pleno rekapitulasi perhitungan suara di tingkat distrik memakan waktu yang sangat lama.
Dan yang membuat pleno di tingkat distrik butuh waktu berhari-hari, selain karena banyaknya jumlah TPS yang harus direkap, juga banyak kesalahan dalam pengisian data. Apakah pelatihan (bimtek) di tingkat PPS yang diberikan terbatas sehingga kurang memahami prosedur pengisian saat rekap berlangsung, ini yang jadi sorotan.
“Termasuk saksi, PKS menghadirkan 100 % saksi, tapi hanya 80 % yang menyetor C1 salinan. Padahal kita sudah kasi semua honornya, tapi itulah yang terjadi . Kita juga tidak bisa salahkan, mungkin mereka juga pelatihannya terbatas. Yang kedua, dia sudah capek sampai malam begadang, kita maklumi juga,”ujarnya.
Menyinggung tentang money politik, H Taslim mengatakan dibanding Pemilu 5 tahun lalu, money politik kali ini (14 Februari 2024) lebih “kencang”.
Dikatakan, money politik dipicu juga dengan kondisi yang ada, dimana menjelang Pemilu, situasi ekonomi susah, sehingga money politik itu dibutuhkan masyarakat. Tapi sebenarnya money politik tentu tidak mendidik.
“Karena namanya pemilihan itu harusnya yang terpilih itu yang terbaik dari kualitas, dari sisi integritasnya, modal sosial. Tapi kalau money politik yang bicara, semua jadi buyar,”ujar H. Taslim.
Dikatakan, jadi PR (“pekerjaan rumah”) bagi kita semua, baik pemkot, maupun DPR dan masyarakat, agar bagaimana kedepannya bisa membangun pendidikan politik kepada masyarakat sehingga pengaruh money politik dalam Pemilu itu bisa berkurang,
Bahwa Ia menilai money politik Pemilu 2024 lebih “kencang” dibanding dibanding Pemilu 5 tahun lalu juga karena pengaruh media sosial.
“Jadi ada mop-mop yang dilemparkan oleh caleg, bahwa satu suara Rp 500 ribu – Rp 1 juta, membuat yang lain juga bergairah menambah dia punya penawaran, nah ini kan tidak positif. Sekali lagi, ini kenyataan . Tapi kita tidak boleh berputus asa, harus kita perbaiki kedepan,”tandasnya.
Terkait dengan peran Bawaslu dalam mengawasi bertebarannya si “Fajar” dalam Pemilu 2024, H. Taslim mengatakan, Bawaslu yang diberikan kewenangan semestinya tidak perlu menunggu ada laporan pelanggaran. Setelah melihat di lapangan harus langsung ditindak.
Meski dinilai pengawasan dalam money poltik belum maksimal, namun H.Taslim memuji Panwas di TPS yang sangat membantu kelancaran jalannya rekapitulasi di tingkat distrik. (ros)
