SORONG – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menggelar Fokus Grup Diskusi (FGD) Forum Multistakeholder untuk Keselamatan jurnalis se-Papua Barat dan Papua Barat Daya di Kota Sorong.
Lewat pertemuan pertemuan FGD di Ibukota Provinsi Papua Barat Daya tersebut menginisiasi lahirnya sebuah lembaga yakni Komite Keselamatan Jurnalis Papua Barat-Papua Barat Daya (KKJ PB-PBD).
Peserta yang hadir saat deklarasi KKJ PB-PBD yakni perwakilan AJI Jayapura, IJTI Pengda Papua Barat-Papua Barat Daya, PWI Papua Barat Daya, PBHKP, PBH Pers Tanah Papua, PPMAN Papua, delegasi jurnalis Papua Barat dan Papua Barat Daya di Favehotel Sorong, Kamis (25/1).
Ketua Bidang Advokasi AJI Indonesia Erick Tanjung menuturkan, FGD di Sorong yang melibatkan Multistakeholder ini karena berangkat dari kasus kekerasan menimpa jurnalis di Kepala Burung Pulau Papua.
“Selama dua tahun terakhir kekerasan terhadap jurnalis di Papua Barat dan Papua Barat Daya cukup masif terjadi, sehingga kami menginisiasi FGD ini,” kata Erick.
Koordinator KKJ ini juga mengaku, hingga kini pihaknya masih menerima laporan ada yang menghalangi kerja pers, kekerasan fisik, digital, gender, teror dan sebagainya di Tanah Papua termasuk Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Menurutnya, segala peristiwa yang terjadi dan dilaporkan ke Advokasi AJI Indonesia, semua itu adalah ancaman serius yang menghambat kebebasan pers di daerah.
Ketua Bidang Advokasi AJI Indonesia Erick Tanjung, Ketua AJI Jayapura Lucky Ireuw, Koordinator KKJ PB-PBD Safwan Ashari.
“Kita harap Safwan Ashari Koordinator KKJ PB-PBD bersama pengurus ke depan bisa ikut menjaga dan mengawal iklim pers agar tetap merdeka di dua wilayah ini,” katanya.
Ke depan, ketika ada serangan, intimidasi, ancaman hingga kekerasan secara fisik terhadap jurnalis di Papua Barat dan Papua Barat Daya, KKJ bisa ikut mengawalinya.
Nantinya, KKJ PB-PBD akan ikut melakukan pendampingan baik advokasi non litigasi hingga litigasi, sebab lembaga ini juga telah didukung oleh Lembaga Bantuan Hukum yang telah bersedia mengawalnya.(*/zia)
