SORONG-Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB), Provinsi Papua Barat Daya (PBD), Dr.Naomi Netty Howay,SKM.M.Kes, mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, menggelar Pengobatan Massal di Kampung Yellu dan Kampung Fafanlap Kabupaten Raja Ampat, Jumat (12/1) – Sabtu (13/1).
“Saya mendampingi Pak Pj gubernur dan melakukan kunjungan kerja Provinsi Papua Barat Daya, kita Dinas teknis Dinas Kesehatan P2KB mengenalkan program-program prioritas Gubernur yaitu 1.000 hari kehidupan Jambu Hidup ada 200 paket, paket makanan tambahan penurunan angka stunting dan pembagian Kartu Peserta BPJS Kesehatan serta pengobatan massal. Ini kita lakukan di tiga titik,” katanya kepada Radar Sorong, Sabtu (13/1).
Kadis Kesehatan mengatakan bahwa ketika pihaknya turun ke lapangan melihat langsung persoalan yang terjadi di lapangan contoh seperti ketersediaan obat di Puskesmas untuk Misool ini tidak ada sama sekali.
“Mereka mengakui bahwa tidak ada dokter dan 4 bulan terakhir ini tidak ada obat. Kemudian tenaga media serta obat program seperti TB dan Kusta ini bukan karena pasien putus obat atau kelalaian pasien, tapi karena tidak ada obat,” tegasnya.
Kadis Kesehatan mengatakan bahwa Di Kampung Yellu, ada 200 pasien yang berobat, dan yang paling dominan penyakit kulit yakni penyakit Kusta dan TB.
“Karena berkaitan dengan lingkungan, pemukiman yang tidak sehat atau kumuh. Sedangkan di Kampung Fafanlap ada 85 pasien, dan penyakit yang dominan myalgia atau asam urat karena makan buah durian terlalu banyak, faktor lainnya juga karena tempat untuk jalan terlalu sempit,” katanya.
Naomi, juga mengatakan bahwa Tenaga medis yang diturunkan ada dokter, dan perawat.
“Jadi kita melakukan pemeriksaan asam urat, gula darah, kolestrol secara gratis dan obat yang kami bawa lebih di tinggalkan di posko,” katanya.
Dirinya menegaskan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Raja Ampat khususnya dinas kesehatan dan kepala Puskesmas, yang ada di Kabupaten Raja Ampat harus pro-aktif terkait program-program prioritas kementerian kesehatan.
“Untuk SDMnya kita akan prioritas untuk ke tenaga kesehatan nusantara sehat, itu akan kami kirim untuk makanan dan obat. Kami akan kerjasama dengan Kapal Sabuk Nusantara. Lalu kami drop langsung ke lokasi Misool. Tidak lagi ke dinas kesehatan setempat karena tidak sampai di masyarakat,” ungkapnya.
“Kami Dinkes Pemprov akan jemput bola. Karena memang program pak Pj Gubernur selalu menyampaikan bahwa provinsi ini hadir menjadi berkat untuk masyarakat,” sambungnya.
Naomi menyayangkan karena tenaga medis dan obat-obatan tidak ada di Misool.
“Padahal sangat dibutuhkan tenaga medis dan obat,” tegasnya.
Menurutnya, management puskesmas harus diatur dengan baik, terutama kepala daerah harus tahu bahwa program prioritas otonomi khusus ini adalah kesehatan.
“Kalau mau di bilang tidak ada kepedulian. Karena tidak ada dokter dan obat-obatan,” ujarnya.
Sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya dan juga mewakili tokoh agama sebagai Wakil Ketua III Sinode GKI di Tanah Papua, Naomi berharap agar pemerintah setempat agar memperhatikan hal ini, karena otonomi khusus di tanah Papua selalu dianggap tidak berhasil karena cara-cara seperti ini, yang mana masyarakat tidak mendapatkan pelayanan kesehatan secara maksimal.
“Jadi Otsus Jilid II ini, untuk cara-cara lama itu tolong kasih tinggal sudah. Mari kita bekerja untuk masyarakat kita yang membutuhkan pelayanan kesehatan,” pungkasnya.(zia)
