SORONG – Memasuki tahap kajian akhir penyusunan dokumen, Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan (LHKP) Provinsi Papua Barat Daya membahas Analisis Dampak Lingkungan (Andal), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) rencana pembangunan kawasan perkantoran Gubernur Papua Barat Daya.
Kegiatan digelar di Hotel Vega Sorong, Sabtu (20/1), yang dibuka oleh Kepala Dinas LHKP Papua Barat Daya Julian Kelly Kambu.Kadis LHKP mengatakan bahwa dengan adanya pembahasan Andal, RKL dan RPL maka kajian mengenai dampak lingkungan telah memasuki tahap akhir.
“Dokumen ini akan segera dirampungkan dengan mempertimbangkan saran dan masukan serta narasi yang perlu diperbaiki. Sehingga ini menjadi dasar untuk kita membuat persetujuan lingkungan dengan menampilkan Andal yang ada,” katanya.
“Kemudian diberikan kepada Dinas PUPR agar segera ditindaklanjuti guna pembangunan kantor Gubernur dengan memperhatikan hal teknis pada kajian Andal,” sambungnya.
Dikatakannya bahwa, penyusunan Andal telah melalui tahapan dan mekanisme, yakni tahap konsultasi publik bersama masyarakat, kerangka acuan, analisa dampaknya, rencana pengelolaan dan pemantauan.
“Lokasi perkantoran gubernur ini akan menjadi sebuah kota terbaru yang ada dalam Ibukota Provinsi Papua Barat Daya, sekaligus menjadi daya tarik tujuan wisata,” ujarnya.
Menurutnya, Pohon-pohon endemik Papua akan ditanam sebagai ruang terbuka hijau, itu yang akan kita kawal. Sebab di lokasi itu ada dua potensi yakni taman wisata alam dibagian depan kantor dan belakang ada tanaman Mangrove.
“Dalam pembahasan Andal, RKL dan RPL disarankan masyarakat harus dilibatkan dalam pekerjaan pembangunan kantor gubernur,” ungkapnya.
Lanjutnya, Masalah drainase juga telah dikaji termasuk ruang terbuka hijau serta pembangunan ramah lingkungan. Andal bukan menjadi penghambat pembangunan tetapi pembangunan perlu di dasarkan pada kajian lingkungan sehingga yang ditinggalkan bagi anak cucu itu bukan air mata tetapi mata air.
“Semua ini kami lihat proses dan tahapan sudah baik. Biarkan kami sekarang menjadi pelaku sejarah bagi provinsi Papua Barat Daya,” tegasnya.
Hal senada dikatakan Ketua Tim Penyusun Andal Dasa Iskandar Ogo mengatakan isu-isu lingkungan harus dikedepankan dan kehadiran kantor gubernur bisa memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.
“Kita berharap kehadiran kantor ini bisa mencegah potensi banjir, sebab dari segi desain kelihatan persoalan itu bisa teratasi,” katanya.
Kelly menambahkan bahwa kajian perimbangan antara dampak lingkungan di sekitar kantor gubernur tidak signifikan, sehingga kegiatan pembahasan Andal, RKL dan RPL layak dikerjakan.(zia)
