SORONG. Meski sempat diwarni aksi demo hingga acara pelantikan molor hampir 3 jam dari yang dijadwalkan, atas nama Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri ) Jhon Wempi Wetipo resmi melantik 33 anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat Daya, di Hotel Aston, Kamis (14/12).
Pelantikan yang ditandai dengan pembacaan Surat Keputusan (SK) Mendagri dan penandatanganan berita acara berlangsung khidmat.
Dalam sambutannya, Wamendagri Wempi Wetipo menjelaskan tugas dan fungsi MRP PBD, salah satunya memberikan proteksi kepada orang asli Papua (OAP) agar masyarakat tidak kehilangan hak-haknya.
“Bapak ibu dilantik untuk mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua,memperjuangkan kesejahteraan orang asli Papua untuk 5 tahun mendatang. Karena sudah dilantik secara resmi kalau ada Pj Bupati atau Pj Walikota tidak terima bapak ibu lapor ke saya,”ujar Wamendagri kepada 33 anggota MRP PBD.
Yang menarik dalam sambutannya, Wamendari mengingatkan anggota MRP PBD untuk tidak terlibat dalam ranah politik praktis pada Pemilu 2024 mendatang.
“Hari ini bapak ibu dilantik jadi anggota MRP, saya berharap tidak boleh jadi tim sukses, tidak boleh jadi tim sukses untuk gubernur , tim sukses untuk bupati atau walikota atau tim sukses untuk anggota DPR yang akan bertarung di Pemilu 14 Februari 2024,”ujar Wamendagri.
Ditegaskan oleh Wamendagri Jhon Wempi Wetipo, kalau ada anggota MRP Provinsi Papua Barat Daya yang adik atau keluarganya maju jadi caleg anggota DPRD kabupaten, kota atau provinsi, jangan sampai ikut-ikutan berkampanye.
“Kan bapak ibu sudah tandatangani ada pokja adat, agama dan pokja perempuan , berarti kita berlaku sama untuk semua orang. Ini yang harus dijaga dengan baik, jangan sampai nanti ada yang bawa bendera partai lagi bapak ibu yang sudah dilantik hari ini,”tandas Wamendagri.
Kepada tamu undangan yang duduk di belakang, Wamendagri berharap untuk ikut mengawasi anggota MRP yang baru saja dilantik. “Jadi saya pikir bapak ibu yang ada di belakang, tolong hapal bapak ibu yang ada di depan ini, tadi sebutkan nama tapi muka tidak kenal baik-baik, jangan-jangan besok-besok ada yang bawa bendera partai nanti ikut kampanye pula, ini bahaya. Artinya bapak ibu tidak sedang mewakili representasi kultural orang asli Papua, pingin untuk membantu saudara, tapi kalau bisa tahan-tahan diri jangan ikut terlibat. Nanti itu akan menciderai komitmen integritas yang kita bangun bersama,”pesan Wamendagri.
Memaparkan tugas dan peran anggota MRP Papua Barat Daya, Wamendagri minta agar dilakukan sensus terhadap orang asli Papua.
Sebab sampai saat ini belum diketahui berapa banyak jumlah penduduk OAP di Provinsi Papua Barat Daya, di Kabupaten Sorong, Kota Sorong , Kabupaten Raja Ampat, Maybrat, Sorong Selatan dan Kabupaten Tambrauw.
“Ini tugas bapak ibu sekalian bekerja bersama Pemprov Papua Barat Daya. Ini bagian dari memproteksi orang asli Papua, makanya lakukan sensus supaya kita bisa proteksi orang asli Papua. Kalau lembaganya ada tapi tidak bekerja untuk orang asli Papua yang percuma,”ujar Wamendagri Jhon Wempi Wetipo.
“Nanti kalau saya datang lagi bisa mendapatkan jawaban yang kongkrit bahwa bapak ibu sudah melaksanakan tugas dan telah mendata orang asli Papua yang akan menjadi tugas kita bedsama untuk memproteksi hak-hak orang asli Papua supaya mereka bisa menikmati hidup layak di tanahnya dan negerinya sendiri,”imbuh Wamendagri yang disambut aplaus dari anggota MRP dan tamu undangan.
Yang juga tidak kalah pentingnya adalah tentang dana otonomi khusus (Otsus), bahwa tidak semua masyarakat asli Papua dapat merasakan kucuran dana Otsus. Wamendagri menilai, pembagian dana otsus untuk masyarakat OAP tidak adil.
“Nah ini tugas MRP yang baru, petakkan mereka, tinggal dimana, ada dimana berapa banyk orang, dari segi pendidkan kesehatan, dan lainnya. Karena bapak ibu hadir untuk mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua supaya mereka bisa hidup layak di negerinya sendiri,”tandas Wamendagri.
Sekali lagi diingatkan, MRP sebagai lembaga kultural, hendaknya tidak masuk dalam ranah politik praktis, dan lebih fokus pada pelaksanaan kewenangan dalam rangka perlindungan hak –hak OAP demi berlandaskan pada kehormatan adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pemantapan kehidupan beragama.
Rangkaian acara pelantikan anggota MRP Papua Barat Daya yang dihadiri Pj Gubernur Papua Barat Daya Dr Drs Mohammad Musa’ad, M.Si, para pejabat dan tamu undangan lainnya diakhiri dengan foto bersama.
Adapun 33 anggota MRP Provinsi Papua Barat Daya periode 2023-2028 yang dilantik yakni , Perwakilan Perempuan : Dorce Kambu, Veronika Manimbu, Yustince Linda Yekwam, Susance Saflesa , Sarce Jare, Selly Kareth, Lince Atanay, Marice Kalalu, Bertha Novita Gefilem, Sara Krsitina Elwod, Kartini Ekanden Mansmoor, Boudereyen Watory.
Pokja Agama, Edison Albert Edsion Solossa, Daud Asmuruf, Agustinus Jitmau,Rafel Mambrasar, Alberthina Kambuaya,Ishak Samuel Kwaktolo,Vicentius Paulinus Baru, Krispinus Tuturop, Rukunuddin Arfan, dan Idris Wugaje.
Pokja Adat , Richard Malaseme,Sulaiman Semuel Mobalen, Petrus Sasior, Roberth Thesia,Simson Sremere, Demas Idie,Alfons Kambu, Frinset Syatfle, Ehut Klaibin, Mesak Mambraku, dan Yesaya Mayor. (ros)
