Merasa Tidak Dihargai, Tim Pejuang PBD Protes, Rangkaian Acara HUT Terhenti
AIMAS – Upacara bendera peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-1 Provinsi Papua Barat Daya, Sabtu (9/12) dipimpin langsung oleh Pj Gubernur, Dr. Drs. Mohammad Musa’ad, M.Si, bertempat di Alun-Alun Aimas. Meski sedikit basah digujur rintik hujan, prosesi pengibaran bendera berjalan khidmat. Sayangnya, di sela-sela kegiatan berlangsung terjadi sedikit riak yang merupakan bentuk protes dari sejumlah masyarakat dari Tim Deklarator Pemekaran Papua Barat Daya, Presidium dan Tim Percepatan yang merasa tak dihargai.
Pasalnya dalam rangkaian acara, dari awal hingga akhir , tak sedikitpun ada ucapan terima kasih, apalagi pemberian penghargaan kepada para tim pejuang Provinsi Papua Barat Daya. Selain itu dalam perngatan HUT ke-1 Provinsi Papua Barat Daya, mereka juga tidak dilibatkan. “Tidak usah, tidak usah ada yang pergi ikut foto. Pj Gubernur sebenarnya baik, tapi dia punya staf-staf ka, panitia ka yang tidak tanggap sama sekali,”ujar salah satu masyarakat yang berkerumun bersama tim deklarator, tim percepatan Provinsi Papua Barat Daya.
Protes ini bermula ketika melihat Ketua Tim Percepatan Provinsi Papua Barat Daya Drs Ec Lambert Jitmau, MM mau pamitan pulang. Melihat Lambert Jitmau, tidak ada kata ucapan terima kasih apalagi penghargaan yang secara resmi diberikan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, menimbulkan protes dari masyarakat yang ada di sekitarnya. Termasuk Bendahara Tim Percepatan Provinsi Papua Barat Daya, Drs Bernard Sagrim, MM yang juga kecewa dengan rangkaian acara peringatan HUT ke-1 Provinsi Papua Barat Daya yang sama sekali tidak menghargai para pejuang terbentuknya Provinsi Papua Barat Daya.
Menanggapi protes ini, Pj Gubernur Papua Barat Daya, Mohammad Musaad langsung menghampiri masyarakat dan Tim Deklarator. Pj Gubernur mengatakan bahwa pihaknya bukan bermaksud melupakan jasa Tim Deklarator Pemekaran PBD yang juga ikut andil menghadirkan provinsi paling bungsu tersebut. Diakui Pj Gubernur, pada HUT perdana ini memang masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki.
Musa’ad menyebutkan, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan pendataan terhadap para tokoh yang sudah ikut berjuang dalam upaya pemekaran PBD. Dimana pendataan dilakukan terhadap para tokoh yang masih ada, juga termasuk para tokoh yang sudah meninggal dunia agar dapat diberikan penghargaan dari Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
Menjawab protes masyarakat, tim deklarator, tim percepatan, presidium Provinsi Papua Barat Daya, Pj Gubernur mengatakan, akan menggelar acara khusus untuk pemberian penghargaan kepada mereka yang telah berjasa dibalik terbentuk Provinsi Papua Barat Daya. “Nanti saya akan keluarkan surat keputusan tentang mereka yang berjasa dalam pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Tapi jangan lagi setelah dibuatkan SK, nanti ada lagi yang datang mengaku saya yang berjuang,”ujar Musa’ad.
Sebelumnya, Pj Gubernur dalam amanatnya menyampaikan, 9 Desember menjadi momen bersejarah bagi Papua Barat Daya. Dimana tepat setahun yang lalu, 9 Desember 2022, resmi disahkan Papua Barat Daya sebagai provinsi paling bungsu ke-38 di Indonesia. Dikatakan Musa’ad, hadirnya Papua Barat Daya tak terlepas dari jerih payah para pejuang pemekaran DOB yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dan tokoh selama 16 tahun lamanya. Oleh sebab itu, peringatan hari ulang tahun secara filosofis bermakna sebagai kesempatan untuk melakukan retrospeksi sekaligus melakukan prospeksi apa yang telah terjadi satu tahun yang lalu dan apa yang akan dilakukan ke depan. “Melalui momentum peringatan 1 tahun Provinsi Papua Barat Daya, daya mengajak kita rapatkan barisan untuk dapat terus mengisi keberadaan Papua Barat Daya dengan pembangunan nyata yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat,” ajak Musa’ad.
Dirinya juga meminta seluruh elemen masyarakat agar dapat bergabung dengan pemerintah guna menyatukan tekad sesuai slogan Pemerintan Provinsi Papua Barat Daya, yakni ‘kitorang kuat karena torang satu’. Dalam amanat tersebut, Musa’ad juga membeberkan sejumlah program dan capaian yang telah dilakukan Pemprov Papua Barat Daya. Diantaranya Pemprov telah melahirkan sejumlah regulasi dari tubuh PBD guna mengatur perjalanan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Regulasi tersebut berupa 40-an Peraturan Gubernur dan 100-an Keputusan Gubernur.
Pemprov juga telah membuat dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sampai tahun 2026. Pemprov PBD juga diminta untuk menyusun rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan rencana awal untuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta LHKS.
Selain itu, Pemerintah Papua Barat Daya juga telah menyelesaaikan pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) yang Insyaallah dalam waktu tidak terlalu lama lagi akan segera dilantik. Sehingga mereka bisa melaksanakan tugas kewajiban mereka untuk masyarakat Papua. “Kita juga sudah mulai membangun berbagai infrastruktur dasar menjadi penilaian penting bagi Provinsi Papua Barat Daya dalam menekan inflasi di sejumlah daerah. Kita berharap Upaya yang telah dilakukan dapat terus berlangsung hingga di tahun tahun berikutnya sehingga Benefit dari kehadiran provinsi Papua barat daya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” ujar Musa’ad.
Pemprov Papua Barat Daya juga telah menyelesaikan manajemen perpindahan ASN dari berbagai daerah kabupaten/kota dan provinsi untuk menjadi ASN tetap di lingkungan Provinsi Papua Barat Daya. Penetapan pejabat eselon 2 juga sudah dilakukan dengan melantik 17 orang untuk mengisi beberapa jabatan strategis. “Selain itu ada 15 orang lagi yang sudah mengikuti selekse terbuka (Selter) yang akan segera dilantik juga. Begitu pun dengan pejabat eselon 3 dan eselon 4 yang akan dilantik bersamaan dengan pejabat eselon 2 yang telah mengikuti Selter,” jelasnya.
Musa’ad menyebutkan, beberapa program strategis juga telah dilakukan. Diantaranya Program Pendidikan Dokter (Prodikter) yang telah direalisasikan dengan penandatanganan Surat kerjasama dengan 10 rumah sakit terkemuka di Indonesia yang disebut dengan Rumah Sakit pengampu nasional maupun pengampu regional. “Kami sudah bekerjasama dengan Rumah Sakit Jantung Harapan Kita di Jakarta. Sehingga nantinya di rumah sakit JP Wanane juga bisa menangani operasi skala besar seperti operasi jantung. PKS dengan Rumah Sakit Kanker Dharmais di Jakarta dan 10 rumah sakit juga sudah kita tandatangani. Operasi besar nantinya bosa dilakukan dengan kehadiran para dokter ahli, dokter spesialis, dan sub spesialis yang datang ke Sorong. Maupun juga melalui melanisme telemedicine sehingga proses operasi bisa dilayani dengan mekaisme tersebut,” bener Musa’ad.
Di bidang pendidikan, Pemprov juga telah memberikan dukungan kepada sejumlah perguruan tinggi. Selain itu, Pemprov Juga sedang mempersiapkan 60 anak Untuk menyelesaikan pendidikan vokasi di Jepang. Program jaminan 1000 hari kehidupan (Jambu hidup) sebagai upaya penurunan kasus stunting yang dikolaborasikan bersama seluruh bupati/ walikota serta TP PKK provinsi, kabupaten dan kota. di mana dari hasil kerja keras bersama persentase kasus stunting di Papua barat daya menurun dari 33% menjadi 18,8% saat ini.
Adapun program jaminan untuk para lansia 65 tahun ke atas yang disebut dengan program Paitua. Program ini dihadirkan dalam rangka mengatasi kemiskinan ekstrem yang bantuannya akan diberikan di bulan Desember ini. Program tersebut merupakan kolaborasi antara pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Pemerintah kabupaten/kota. Dimana Pemprov menyediakan dana Rp 150.000 per orang dan Pemerintah kabupaten/kota masing-masing menyediakan dana Rp 100.000 per orang. sehingga total bantuan dari program Fai tua yang akan diterima setiap masyarakat lansia adalah senilai Rp 250.000 per bulan.
Program terakhir yang bertujuan untuk menekan inflasi daerah yaitu dengan merilis angkutan pasar mama mama Papua untuk memberikan subsidi di bidang transportasi. Kendaraan tersebut akan mulai beroperasional tahun ini setelah dilaunching oleh Pj Gubernur yang ditandai dengan pengguntingan pita.
Turut hadir dalam kegiatan peringatan HUT ke-1 Provinsi Papua Barat Daya, Pangkoarmada yang diwakili Kapok Sahli Koarmada III Sorong, Laksamana Pertama TNI Ridwan Prawira, Danlantamal XIV Sorong, Laksamana Pertama TNI Deny Prasetyo serta Danrem 181/PVT Kolonel Infanteri Totok Sutriono, Dandim 1802-Sorong Letkol Cpn. Andi Sigit Pamungkas, Kapolresta Sorong Kota Kombes Pol Happy Perdana Yudianto, Kapolres Sorong AKBP Yohanes Agustiandaru. Hadir pula Anggota Komisi X DPR RI, Robbert Joppy Cardinal, sejumlah tokoh adat dan tokoh masyarakat. Peringatan 1 tahun Provinsi Papua Barat Daya juga diisi dengan tariat adat yang “kobe-kobe” dari Sanggar Malamoi serta tari kontomporer yang merupakan kolaborasi dari berbagai sanggar di Sorong. (ayu)
