SORONG-Pj Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, Dr.Drs.Mohammad Musa’ad,MSi memimpin Rapat Kerja (Raker) memimpin Rapat Kerja Realisasi Anggaran Triwulan IV Tahun Anggaran 2023, yang digelar secara tertutup di SwissbelHotel Sorong, Kamis, (16/10).
Pj Gubernur PBD Mohammad Musa’ad mengatakan bahwa saat ini proses pelelangan di Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) ada 70% yang sedang dalam proses.
“Kita harapkan bulan ini bisa diselesaikan. Paling tidak sampai Oktober atau di pertengahan November. Sehingga capaian presentasi bisa sesuai yang kita harapkan,” tegasnya.
Dirinya juga melakukan penekanan kepada semua OPD atau SKPD Provinsi Papua Barat agar fokus menyelesaikan proses-proses pelelangan PBJ. Kemudian, setiap OPD yang akan keluar daerah harus atas ijin dari PJ Gubernur Papua Barat Daya.
“Tadi saya stressing kepada semua teman-teman di Provinsi Papua Barat Daya untuk fokus menyelesaikan itu. Tidak ada kegiatan-kegiatan di luar. Semua kepala SKPD, setiap yang mau keluar harus atas ijin gubernur sehingga biar bisa fokus menyelesaikan itu,” kata Pj Gubernur didampingi Pj Sekda PBD Edison Siagian dan Kepala BPPKAD Harjito.
Pj Gubernur PBD menambahkan bahwa dari Bapperida juga telah menghadirkan aplikasi untuk pengawasan dan pengendalian.
“Jadi setiap waktu kita bisa deteksi dan kerjakan dari penyerapan realisasi anggaran yang dapat dimanfaatkan oleh SKPD untuk memantau penyerapan anggaran,” jelasnya.
Pj Gubernur PBD mengingatkan agar SKPD tidak hanya mengejar penyerapan anggaran, tetapi juga memperhatikan kualitasnya.
“Jangan hanya kejar penyerapannya, tapi juga memperhatikan kualitasnya. Jadi serapan juga harus sesuai dengan berkesesuaian dengan kualitas. Jangan sampai sekedar hanya mau targetnya tercapai tapi uang itu tidak bermakna untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Musa’ad juga menambahkan bahwa DPA Perubahan APBD Provinsi Papua Barat Daya telah diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada Rabu (13/10).
Kemudian, untuk Provinsi Papua Barat Daya Anggarannya masih sama sebesar Rp2,7 triliun, tetapi terjadi pergeseran dan penyesuaian.
“Tidak ada penambahan, tapi ada penyesuaian, pergeseran dan perbaikan program kegiatan dan juga volume,” ungkapnya.
Diketahui pada raker tertutup tersebut, DPA Perubahan diserahkan secara simbolis oleh Pj Gubernur Mohammad Musa’ad kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya, Adrian Howay.
“Kita sudah serahkan kepada SKPD untuk segera dilaksanakan. Jadi tidak ada alasan lagi menunggu perubahan karena sudah diserahkan,” pungkasnya.(zia)
