SORONG-Dalam rangka mendata jumlah Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Badan Pusat Statistik Kota Sorong melepas sebanyak 172 Petugas untuk Pendataan Lengkap Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PL-KUMKM) di Kota Sorong. Kegiatan dilaksanakan di Kantor BPS Kabupaten Sorong, Jumat (15/9).
Mewakili Pj Wali Kota Sorong, Staf Ahli Wali Kota Sorong Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Amos Kareth mengatakan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dalam Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2022 mengintruksikan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah bersama Badan Pusat Statistik untuk menyediakan database Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi.
“Urgensi tersedianya basis data ini dilatarbelakangi oleh karakteristik dan keberadaan koperasi dan UMKM (KUMKM) yang terus berkembang. Perkembangan KUMKM ini berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan tingkat kemiskinan,” katanya.
Dikatakan bahwa data dari Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia bahwa jumlah UMKM mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha di Indonesia, share PDB mencapai 61%, dan penyerapan tenaga kerja sebesar 97%. Maka pemerintah perlu membuat kebijakan untuk memberdayakan Koperasi dan UMKM.
“Sehingga dalam membuat kebijakan tersebut dibutuhkan data makro dan mikro Koperasi dan UMKM by name by address, sehingga dilaksanakan Pendataan Lengkap Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PL-KUMKM). Pendataan ini bertujuan terciptanya Basis Data Tunggal KUMKM di Indonesia yang akurat dan menyeluruh,” katanya.
Dikatakan bahwa Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM (PL-KUMKM) merupakan kegiatan berkelanjutan selama kurun waktu 3 tahun dari 2022 dan ditargetkan selesai pada 2024. Pelaksanaan PL-KUMKM pada tahun ini dilaksanakan dari tanggal 15 September sampai 14 Oktober 2023 untuk semua unit usaha di empat kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Sorong, Raja Ampat, dan Kota Sorong.
“Kegiatan Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM merupakan kegiatan pendataan lengkap atas seluruh pelaku dan unit usaha/perusahaan yang berada dalam wilayah Negara Indonesia,” katanya.
“Keberhasilan pelaksanaan PL-KUMKM 2023 ini ditentukan oleh niat, tekad, dan kesungguhan kita semua. Oleh karena itu, diharapkan agar para petugas harus melaksanakan tugasnya sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab dan berpegang teguh pada buku pedoman,” sambungnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Kota Sorong, Ir.Merry mengatakan bahwa Hari ini kita melakukan pelepasan petugas Pendataan Lengkap Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PL-KUMKM) untuk tingkat Kota Sorong.
“Jadi kita menerjunkan sebanyak 172 petugas untuk mendata seluruh usaha-usaha mikro, usaha kecil, menengah dan koperasi yang ada di Kota Sorong. Karena kita ketahui bersama bahwa banyak usaha-usaha yang ada di Kota Sorong ini, namun belum terdata secara baik,” katanya.
“Sehingga pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik Republik Indonesia melaksanakan pendataan ini untuk tahun ini di 215 Kabupaten/Kota,” sambungnya.
Menurutnya, pendataan dilakukan agar mendapatkan data-data UMKM. Karena selama ini hanya berbicara tentang pemberdayaan UMKM, tetapi kita belum memiliki data yang baik untuk pelaku UMKM.
“Jadi bagaimana pemerintah mau menyusun program, kebijakan kegiatan yang nanti tepat sasaran untuk UMKM, kalau tidak punya datanya. Selain mendata UMKM juga, mendata koperasi. Karena selama ini mungkin koperasi juga ada tetapi mungkin sudah banyak yang tidak aktif lagi,” katanya.
Dalam pendataan tersebut, kata Merry pihaknya akan melihat semua pelaku usaha yang menetap yang ada bangunannya, maupun yang berkeliling.
“Kita akan melihat karakteristik usahanya, nanti dia masuk di usaha mikro apakah di usaha kecil, atau di usaha menengah. Karena ada skala-skalanya dilihat dari sisi tenaga kerjanya, omsetnya dan lain-lain,” katanya.
“Contohnya mungkin pedagang-pedagang bakso yang berjualan keliling yang tidak menetap. jadi pelaku usaha yang menetap misalnya kios-kios kecil,” sambungnya.
Kepala BPS Kota Sorong mengimbau kepada Semua pelaku-pelaku usaha, baik itu koperasi usaha mikro kecil dan menengah agar menerima petugas yang datang ke rumah-rumah, karena data atau informasi yang pelaku-pelaku usaha berikan sangat berguna bagi pemerintah dalam menyusun program kegiatan dan juga mengambil kebijakan yang tepat.
“Jadi jangan tolak petugas kami. Karena mereka dilengkapi dengan surat tugas, tanda pengenal dan juga ada topi sebagai atribut mereka untuk turun ke lapangan,” pungkasnya.(zia)
