SORONG-Menteri Investasi Indonesia juga sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia,SE menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (rakornis) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat Daya di salah satu hotel yang berada di Kampung Baru, Jumat (4/8).
Kegiatan Rakornis tersebut diselanggarakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Papua Barat Daya (PBD) yang dihadiri Pj Gubernur Papua Barat Daya Dr.Drs.Muhammad Musa’ad,M.Si bersama bupati/wali kota se-Papua Barat Daya diantaranya Pj Wali Kota Sorong George Yarangga, Pj Bupati Tambrauw Engelbertus Kocu, Pj Bupati Raja Ampat Abdul Faris Umlati.
Dalam rakornis tersebut Bahlil Lahadalia,SE menegaskan bahwa Kota Sorong adalah sebuah tempat yang cukup potensi, dalam rangka pengembangan ekonomi kedepan. Sebab salah satu kabupaten tertua di wilayah Provinsi Irian Jaya yaitu Sorong.
“Ini sebenarnya daerah yang paling maju. Saya punya keyakinan kedepan Sorong ini akan menjadi pintu gerbang ekonomi bagi provinsi-provinsi pemekaran baru di wilayah tanah Papua,” tegasnya.
Pentingnya investasi, dikatakan Bahlil bahwa Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di tahun 2022 di angka 5,31% dengan inflasi di bawah 5%.
“Ini salah satu pertumbuhan ekonomi terbaik di dunia di antara negara-negara G20,” ungkapnya.
“Di tahun 2022 khususnya investasi itu kita dikasih target oleh bapak presiden Rp1.200 triliun sebagai syarat agar pertumbuhan ekonomi kita di atas 5,31%. Alhamdulillah dari target, kita mampu merealisasikan Rp1.207 triliun,” sambungnya.
Dalam perspektif itu investasi ini kan tidak boleh dikuasai oleh satu daerah saja. Presiden Ir.Joko Widodo memerintahkan kepada kami menteri bahwa membangun Indonesia tidak boleh membangun Jawa sentris, harus Indonesia sentris dari Aceh sampai Papua.
“Maka tugas kamu adalah bagaimana mendorong investasi harus merata. Tidak boleh di Jawa terus, harus membangun dari Aceh sampai di Papua. Saya bilang wah ini saya saya punya mau-mau sudah,” ungkapnya.
Lanjutnya investasi sejak Indonesia merdeka sampai 2020 kuartal III itu investasinya 56% itu di Jawa, 44% baru di luar Jawa. Karena memang infrastruktur di luar Jawa dibandingkan dengan di Jawa, di Jawa lebih baik.
“Insentif dibuat sama antara Jawa dan di luar Jawa padahal infrastruktur logistiknya berbeda, maka sejak itu saya membuat strategi kebijakan investasi di luar pulau Jawa, saya kasih insentif lebih besar daripada di Jawa. Apa yang terjadi?, sejak 2020 sampai dengan 2023, Alhamdulillah investasi di luar pulau Jawa sekarang sudah lebih besar ketimbang di Jawa,” ungkapnya.
Bahlil juga mengatakan bahwa Investasi di Papua, kedepan Indonesia itu mengarah kepada kebijakan investasi hilirisasi.
“Kita sudah harus mengolah sumber daya alam kita untuk mampu menciptakan nilai tambah. Dan nilai tambah ini hanya dengan konsep Indonesia hilirisasi industrialisasi,” pungkasnya.
Sementara itu, Pj Gubernur PBD Muhammad Musa’ad mengatakan bahwa Provinsi Papua Barat Daya merupakan provinsi baru, sehingga perlu dukungan dari pemerintah pusat.
“Kami membutuhkan dukungan dari orang tua dalam hal ini pemerintah pusat dan juga provinsi induk. Untuk perkembangan ekonomi di provinsi ini,” pungkasnya.
Pada acara rakornis juga dilaunching Aplikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.(zia)