MANOKWARI – Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sorong, Wahyudi ditunjuk dan dilantik sebagai Plt Ketua PWI Papua Barat Daya. Pelantikan Plt Ketua PWI Papua Barat Daya dilaksanakan bersamaan dengan pelantikan Ketua PWI Papua Barat Periode 2023-2028, di Hotel Aston Niu Manokwari, Sabtu (8/7) tengah malam.
Ketu Umum PWI Pusat, Atal Sembiring Depari mengatakan, pelantikan Plt Ketua PWI PBD dilakukan untuk meng-upgrade kepengurusan PWI dengan hadirnya DOB di beberapa wilayah.
Atas pelantikan tersebut, Atal berharap kedua tokoh yang baru dilantik akan membawa kemajuan yang lebih besar bagi PWI ke depan. Terutama PWI Papua Barat Daya yang akan dirintis.
“Dalam hati saya, jangan sampai nanti PWI Papua Barat Daya lebih maju dari Papua Barat yang menjadi induknya. Sebab sering sekali dalam pemekaran, akhirnya pengurus yang dimekarkan lebih maju daripada induknya. Tapi ini bagus, dan saya juga ingin melihat bagaimana kemajuan PWI Papua Barat Daya dalam lima tahun ke depan,” ujar Atal.
Pria berdarah Batak itu menambahkan, pihaknya juga ingin Ketua PWI Papua Barat dua periode, Bustam dapat menempuh cara-cara bijak dalam memajukan PWI ke depan. PWI Papua Barat harus berlari karena anaknya (red, PWI – PBD) akan terus mengejar.
“Jadi sebenarnya, ini adalah periode yang kompetitif untuk keduanya. Saya berharap kedua provinsi ini akan sama-sama maju. Saya harap semuanya personel pengurus bisa bekerja dengan tim untuk melaksanakan agenda-agenda demi membesarkan PWI,” kata Atal.
Sementara itu, Asisten II Setda Provinsi Papua Barat, Melkias Werinussa mengatakan, pihaknya sangat mendukung segala kegiatan yang berhubungan dengan pers. Menurutnya, pers adalah mitra pemerintah yang tidak bisa disepelekan.
Sebab pers merupakan bagian dari sarana penyampaian informasi kepada masyarakat atas kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Tak hanya itu, sebagai kontrol soaial, baik buruknya penerintah juga ada di tangan pers.
“Pers juga bagian dari kontrol sosial yang bertugas mengoreksi pemerintah atas segala hal yang berkembang di tengah masyarakat. Beragam informasi penting bisa diekspos lewat berita, sehingga akan menjadi bahan koreksi pemerintah,” terang Melki.
Ia menambahkan, memasuki tahun politik, pemerintah berharap pers turut mendukung kelancaran pesta demokrasi melalui tulisan dan pemberitaan yang pisitif dan mengedukasi. Pers juga diminta lebih mengedepankan independensi dan menerapkan kode etik profesinya.
“Dalam pelaksanaan tugasnya, wartawan tidak terpengaruh. Harus bisa lebih mengacu kepada kode etiknya sehingga bisa menjadi pers yang independen dan obyektif. Pers juga diharapkan bisa meng-counter segala macam informasi miring yang beredar melalui media sosial,” pungkasnya. (ayu)
