Rakor Percepatan Pembangunan, Pemerintah Pusat – Pemda Saling Sinergi
SORONG – Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian melalui Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo mengatakan terkait rapat koordinasi yang dilakukan tertutup bahwa sebenarnya tidak ada hal yang terlalu urgen. “Tetapi setelah Pemekaran DOB Papua maupun Papua Barat Daya, sehingga ini kali pertama pak Mendagri memimpin rakor. Nah, ini dalam rangka mensinergikan kebijakan pemerintah pusat dengan apa yang dilakukan pemerintah daerah, baik di Papua maupun Papua Barat,” katanya kepada awak media usai rakor. “Sehingga kenapa hari ini lengkap hadir Plh Gubernur Papua dan Pj Gubernur Papua Barat, dan 4 Pj gubernur DOB (Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya) yang hadir dan seluruh Bupati/Walikota serta Pj Bupati/Walikota se-Tanah Papua yang juga turut hadir dalam rakor bersama,” sambungnya.
Selain silaturahmi dengan melakukan sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah di tanah Papua, Wamendagri menegaskan bahwa rakor tersebut juga menekankan bahwa pemerintah daerah dalam proses masa transisi politik ini agar kepala daerah se-Tanah Papua harus tegak lurus dan melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab. “Supaya kepala daerah tidak terpengaruh dengan proses politik yang sedang terjadi. Tapi bagaimana kepala daerah bisa tegak lurus untuk mengawal proses pelaksanaan Pemilu serentak, maupun apa yang akan dikerjakan oleh kepala-kepala daerah,” tegasnya.
Wamendagri mengatakan, rakor ini supaya penyelenggaraan pemerintahan di Papua bisa berjalan dengan baik. “Sekarang kita lagi berusaha untuk menyiapkan infrastruktur terkait 4 DOB yang baru,” ujarnya.
Ia mengungkapkan bahwa rencananya pada tanggal 16 February, Mendagri akan memaparkan konsep pembangunan 4 DOB kepada Wakil Presiden Ma’ruf Amin, selanjutnya akan dilaporkan ke Presiden Joko Widodo untuk dirataskan. “Karena harapan kami, dengan rapat yang kita laksanakan pada hari Selasa lalu, bahwa ingin ada Inpres yang baru, khusus yang dikeluarkan untuk pembangunan 4 DOB di Papua. Sehingga dalam masa transisi pelaksanaan politik dan penyelenggaraan pemerintahan ini tidak jadi mandek dengan pembentukan 4 DOB yang baru,” jelasnya. “Jadi ketika masa jabatan bapak presiden dan wakil presiden berakhir, maka dengan 4 DOB ini bisa meletakkan pondasi yang kuat. Sehingga siapapun yang akan terpilih ke depannya bisa dapat melanjutkan proses pembangunan yang sudah dikerjakan,” sambungnya.
Dalam rakor ini, diajak Prof. Yohanes Surya, Ph.D. yang mana akan memberikan motivasi anak-anak Papua supaya lebih baik, karena bisa berbicara ekonomi, bisa berbicara politik, bisa berbicara infrastruktur. “Tapi kalau orang tidak tereduksi dengan baik, kan tidak bisa. Makanya salah satu program yang pendek akan dikerjakan oleh teman-teman para Pj gubernur maupun bupati ke depan untuk saling sinergikan. Sehingga mengapa pak Mendagri memfasilitasi pak Prof. Yohanes Surya, untuk datang. Karena ini merupakan salah satu kepedulian kita bersama untuk membangun Papua ke depan agar lebih baik,” ungkapnya.
Wamendagri menegaskan rakor ini intinya pembahasan mulai dari pembangunan infrastrukturnya, kebijakan pemerintah untuk pemekaran DOB. “Tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat, kemudian kesehatan dan pendidikan,” tegasnya lagi.
Disinggung soal anggaran, Wamendagri menambahkan bicara terkait dengan dana Dana Alokasi Umum, ini kan tidak konteks pada Kementerian Dalam Negeri tetapi ini kebijakan dari Kementerian Keuangan. “Itu yang pak Mendagri sampaikan bahwa akan meneruskan ke menteri keuangan,” ujarnya.
Sementara itu, Pj.Gubernur Papua Barat Daya, Dr. Muhammad Musa’ad, M.Si menyampaikan ucapan terima kasih kepada Mendagri, Wamendagri serta kepala daerah se-Tanah Papua yang telah hadir mengikuti rakor di Kota Sorong Provisni Papua Barat Daya. “Kami mendengarkan arahan dari pak Mendagri menjelaskan berbagai arahan terkait dengan pemerintahan pada umumnya dan khususnya di daerah otonom baru. Saya kira ini satu prakarsa yang positif, yang harus kami memberikan apresiasi kepada Mendagri atas inisiatif, gagasan untuk mengumpulkan semua pejabat kepala daerah di tanah Papua,” ucapnya. (zia)
