SORONG-Dalam rangka pengendalian inflasi di Indonesia, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), kembali menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara daring yang diikuti Pj Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw, Wali Kota Sorong George Yarangga, dan Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso. Kegiatan berlangsung di Gedung LJ Kantor Wali Kota Sorong, Senin (14/11). Rakor dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo.
Menurutnya, di Papua Barat merupakan daerah yang inflasinya terendah. Lanjutnya bahwa setiap daerah harus melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait dengan melihat komunitas yang memberikan andil dalam kenaikan harga.
“Melaksanakan pengecekan pasar dan distributor agar tidak menahan barang di Gudang. Melaksanakan pencanangan gerakan menanam. Kemudian realisasikan belanja tidak terduga untuk dukungan pengendalian inflasi serta memberikan bantuan transportasi,” kata Wamen.
“Langkah atau tindak lanjut yang diharapkan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kota sehingga diharapkan untuk menekan naiknya angka inflasi,” tegasnya.
Hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, bahwa kunci pemanganan inflasi indonesia mesti serempak Penanganan inflasi adalah agregat kerja pusat dan daerah. Agar inflasi Indonesia terkendali, Presiden mengingatkan jajaran terkait untuk bekerja sama. Presiden meyakini Pemerintah akan mampu mengendalikan inflasi hingga di bawah angka 3%, jika seluruh kepala daerah dapat bekerja sama dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) maupun Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP).
Sementara itu, Pj Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw mengatakan bahwa Inflasi di Papua Barat masih rendah dibandingkan provinsi lain di Indonesia.
“Hari ini dalam rangka monitoring dan evaluasi inflasi di setiap minggu pada hari Senin yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri dengan Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP). Hasil monev Provinsi Papua Barat masih terendah inflasinya, diantara 33 provinsi,” katanya.
Ia menyampaikan kiat-kiat apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat sehingga bisa menekan laju inflasi dan menjadi daerah yang memiliki inflasi terendah.
“Yang pertama adalah komunikasi intens antara para pemimpin, bahwa kita ini mau apa saja kalau semuanya itu terkomunikasi dengan baik. Maka otomatis semua program perencanaan dan lain-lain itu akan bisa terlaksana dengan baik. Termasuk kebijakan,” tegasnya.
Waterpauw yang juga selaku Ketua Tim Pengendali Inflasi Papua Barat ini mengatakan bahwa selain itu, pihaknya juga melaksanakan dengan cepat atau membahas isu-isu yang berkaitan dengan inflasi bahan pokok. Yakni gencar melakukan pasar murah.
“Kami menyediakan pasar-pasar murah, termasuk juga pemberian bantuan kepada masyarakat. Pasar Murah juga kita intervensi, misalkan harga satu paket berisi beras 10 kg, gula 1kg, tepung terigu 1 kg, harganya Rp160 ribu tapi kita intervensi jadi Rp100.000,” jelasnya.
Langkah yang dilakukan selanjutnya, pihaknya melakukan intervensi harga, seperti angkutan umum, dengan kita berikan insentif. Ada yang lewat bank, ada yang menerima melalui voucher atau kupon
“Misalnya harganya Rp10.000, tapi tiba-tiba karena BBM naik dan situasi ekonomi juga lagi sulit sehingga beli menjadi Rp12.000 per kilo. Maka Rp2.000 itulah intervensi dari kami pemerintah. Agar tetap distributor menjual dengan harga normal,” ungkap pria bertubuh besar tersebut.
Menurutnya, pihaknya di kabupaten/kota dan juga provinsi selalu mengikuti di mana prosesnya. Karena arahan dari pusat seperti itu. Ada dana tak terduga yang dimiliki, maka penggunaan bisa dipakai untuk menjaga stabilisasi inflasi di daerah.
“Dan pak presiden telah mengisyaratkan, kemudian Kemendagri telah mengeluarkan surat edaran dan dikawal oleh teman-teman dari KPK, Kepolisian dan Kejaksaan,” katanya.
“Hal tersebut untuk menjaga tetap stabilnya harga, karena kalau naik maka ada gejolak. Oleh karenanya saya berharap masyarakat bahwa ayo mari kita sama-sama kita bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan. Dalam rangka tekan laju inflasi dan jangan berfoya-foya, makan yang cukup, kalau punya listrik itu di padamkan kalau memang tidak dipakai,”sambungnya.
“Saya juga berharap kepada para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh Agama, tokoh perempuan dan tokoh pemuda ikut membantu pemerintah, jika ada isu-isu ditengah masyarakat terkait inflasi,” pungkasnya.(zia)
