Kebijakan Harus Berorientasi Untuk Rakyat
AIMAS – Pj Gubernur Papua Barat, Komjen Pol (Purn) Drs. Paulus Waterpauw, M.Si dalam arahannya pada berbagai kegiatan, sangat familiar dengan penegasannya “Pejabat, stop bikin diri inti”. Ditemui di sela-sela kegiatan rapat kerja (Raker) Bupati/Walikota se-Papua Barat, Pj Gubernur yang akrab disapa Kaka Besar menjelaskan, maksud ungkapannya tersebut adalah untuk mengingatkan para pejabat agar tidak bertindak semena-mena. “Setiap orang pasti punya kekurangan, jangan karena baru menjabat lalu menganggap dirinya sudah lebih dari segalanya,” kata Waterpauw.
Oleh karenanya, setiap pejabat diminta agar tidak busung dada, harus terus belajar serta menjalin komunikasi dengan jajarannya untuk menerima saran dan masukan berkaitan dengan kebutuhan rakyat. “Kita tidak punya jangkauan sampai ke kampung dan pedalaman, oleh karenanya kepala distrik maupun kepala kelurahan beserta aparatur kampung adalah perantara atau perpanjangan tangan dari kepala daerah setempat. Untuk itu, buka hati, buka mata, buka telinga, coba dengarkan apa yang menjadi harapan rakyat, apa yang jadi kebutuhan mereka,” tukasnya.
Ia mengingatkan kepala daerah jangan pernah bertindak semaunya hanya karena jabatan tinggi yang dimiliki. “Jangan pernah katakan, kamu stop, karena saya gubernur, saya atur semuanya. Jangan bikin diri inti, jangan bikin diri keras, padahal sesungguhnya tidak tahu apa-apa,” tegasnya lagi.
Waterpauw berpesan, setiap kepala daerah harus benar-benar menjadi abdi negara yang bertugas melindungi dan mengayomi rakyat, karena di atas langit masih ada langit, dan kepentingan rakyat ada di atas segalanya. “Kepala daerah harus bersinergi dengan jajarannya, tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Di atas bupati-walikota masih ada gubernur, di atas gubernur masih ada Mendagri, di atas Mendagri masih ada presiden dan di atas presiden masih ada rakyat. Sehingga dalam pekerjaan apapun, kebijakan apapun, orientasinya adalah untuk rakyat,” tegas Waterpauw. (ayu)
