SORONG-Ketua KPU Kota Sorong, Robert Yumame mengatakan bahwa Data Agregat Kependudukan 282.000 sekian. “Nah, dari yang wajib melakukan perekaman E-KTP 209.000 sekian kemudian yang telah melakukan perekaman sekitar 128.000. Jadi masih ada 82.000 yang belum perekaman, itu data dari Pemerintah Kota Sorong,” katanya usai menghadiri rapat koordinasi bersama Pemerintah Kota Sorong dan Bawaslu Kota Sorong di Gedung LJ Kantor Wali Kota Sorong, Senin (31/10).
Lanjutnya, Terkait dengan data pemilih berkelanjutan yang ada di KPU Kota Sorong hingga hari ini adalah berjumlah 102.193 orang. “Ini lagi-lagi adalah data pemilih berkelanjutan yang dinamis. Yang terjadi hasil sinkronisasi kita dengan data SIAK Dukcapil. Memang dalam perjalanan DPT kita dari tahun 2019 sehingga mulai sejak Januari 2020 kita diberikan perintah secara berjenjang melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan,” ungkapnya.
Sehingga, kata Robert bahwa Sesuai perintah undang-undang, biasanya KPU melakukan pemutakhiran di setiap 6 bulan, tapi karena surat edaran terbaru makanya pihaknya melakukannya setiap bulan dan terakhir pihaknya melakukan di September apda tanggal 30 kemarin.”Itu kita sudah melakukan sinkronisasi dengan Dukcapil. Dan data Dukcapil, ada 54.000 data yang harus kita sinkronkan. Sehingga setelah kita lakukan, ada beberapa data yang harus kita pertahankan. Namun, ada beberapa data yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sehingga harus dihilangkan. Diantaranya data orang meninggal, data anomali, data ganda dan lain-lain. Itu sudah kita bersihkan,” jelasnya.Ia berharap dari hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, dengan menunggu dari pusat. “Kita agenda pemutakhiran data pemilih untuk pemilu 2024 di bulan November,” pungkasnya.
Sementara itu, Kadisdukcapil Kota Sorong Onesimus Assem S. Sos. MBA mengatakan bahwa Jumlah penduduk Kota Sorong secara keseluruhan 282.446 jiwa. Kemudian yang telah melakukan perekaman 90.898 dan data yang belum perekaman 58,915. “Target untuk KTP belum tercapai, target dukcapil 61.01%. Target yang harus melakukan perekaman 82.528 jiwa yang harus selesai di 2 bulan ini. Target nasional 99.2% dan target provinsi 80%,” katanya.
Menurutnya, kendala yang dihadapi Disdukcapil Kota Sorong dalam menyelamatkan target karena kurangnya anggaran, inovasi tidak berjalan, minimnya sarana prasarana.”Pada tahun 2020 itu dana DAK sudah dicabut. maka surat Menteri Dalam Negeri turun kepada Bupati wali kota 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Supaya mereka anggarkan ganti dana DAK yang sudah dicabut. Tetapi Kota Sorong selama 2 tahun berturut-turut 2021-2022 bahkan 2023 kita usulkan tidak dianggarkan. Maka target nasional 99%, target provinsi 80%, Kota Sorong harus selesaikan 82.000 jiwa yang harus mencapai target 100%,” jelasnya.
Solusinya untuk mencapai target, kata Onesimus bahwa pihaknya harus melakukan jemput bola, melakukan perekaman di tempat umum, sekolah, universitas dan perkantoran serta rumah-rumah ibadah dengan adanya dukungan dana tentunya.”Saya harapkan supaya partisipasi terutama pemerintah daerah memberikan mereka memberikan dukungan anggaran. Supaya tim yang dalam waktu dekat ini, kami harus bentuk. Dari pemerintah, distrik, kelurahan, untuk 2 bulan ini supaya kita tuntaskan yang harapan supaya tahun 2024 itu berkualitas, baik itu Pilpres, Pilkada maupun Pileg,” pungkasnya.(zia)
