SORONG – Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) menggelar rapat koordinasi bagi pimpinan dan anggota DPRK se-Tanah Papua yakni Papua dan Papua Barat, dengan tema Peran DPRK se-Tanah Papua Dalam Mengawal Undang-undang Otonomi Khusus Jilid ll, Kamis (20/10) di Panorama Hotel. “Kalau awal-awal kita berbicara soal revisi undang-undang Otsus banyak yang keberatan, tapi ternyata banyak rakyat yang tidak tahu Otsus itu sebenarnya apa. Mereka bilang kembalikan kepada Jakarta, pertanyaan saya apanya yang mau dikembalikan, itu dalam bentuk wujud benda yang kita mau kembalikan kepada Jakarta ataukah kebijakan yang diberikan oleh negara kepada orang Papua tapi salah diolah oleh kita sendiri,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo usai membuka kegiatan rakorwil ADKASI se-Tanah Papua. “Nah, saya berharap dengan DPRK ini sebenarnya menjadi fungsi dan berperan untuk mengawal dan mengontrol jalannya pemerintahan di tanah Papua termasuk Otsus,” sambungnya.
Wamendagri ingin ada support dari DPR se-Tanah Papua sesama orang Papua. “Jangan kita mengecilkan peran sesama orang Papua, tapi harus saling support supaya kita berkembang lebih baik. Manusia itu pasti punya kelebihan dan kekurangan. Kalau diberi amanah, diberi kepercayaan, itu artinya bahwa kita ini terlalu khusus sehingga bisa mengawal proses lebih baik. Otsus lahir artinya orang Papua benar-benar menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Menjadi tuan di negeri sendiri itu tidak hanya bisa dengan kata-kata, tetapi harus dengan tindakan dan perbuatan kita nyata. Bukan hanya seorang Gubernur, Bupati, Wali Kota, tetapi para DPR juga ikut mendukung mewujudkan bahwa benar-benar orang Papua menjadi tuan di negeri sendiri,” tegasnya.
Dikatakannya, banyak orang yang menolak ketika pemekaran Papua ini terjadi, mereka bilang Otsus gagal jadi kembalikan Otsus.
“Kok saya bingung, kita yang kelola uang, kita yang mengatur terus kok mau kembalikan Otsus ke Jakarta. Kita yang gagal kok bilang Jakarta yang gagal. Sebenarnya saya mewakili bapak-ibu sekalian yang ada di pusat sana, kalau narasi yang kayak begitu saya sangat malu sekali,” ungkapnya. “Makanya saya bilang ternyata ke dalam ruangan begini kalau orang Papua cuma saya, satu orang, kalau saya sembunyi itu paling duluan ketahuan karena kulitnya saya lebih gelap dari saudara yang lain. Artinya bahwa kita harus bersatu, kita harus lebih kuat. Kalau semua ini kita bersatu maka itu luar biasa,” sambungnya.
Sementara itu, Ketua Umum (Ketum) Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), Lukman Said, mengharapkan agar dana Otsus Papua diberdayakan kepada anak-anak asli Papua, kalau bisa setiap tahun anak-anak Papua dibiayai oleh dana Otsus tersebut, misalnya 1 kabupaten dikirim 10 anak asli Papua untuk menempuh pendidikan ke luar negeri seperti ke Australia. “Otsus jilid ll sudah jadi dan anggarannya begitu besar. Kawal anggaran tersebut dan awasi anggaran itu untuk kepentingan anak-anak di tanah Papua ini,” pesannya.
Lukman Said mengingatkan agar DPRD betul-betul menjadi instrumen negara, kuat dan berwibawa di daerah masing-masing. “Saya titip teman-teman saya pak Bupati/Wali Kota, bermitra baiklah, DPRD baik-baik kok. Saya harap teman DPRD jangan bahas anggaran lewat tahun, yang rugi bukan bupati dan DPRD tapi rakyat karena dipotong, finalty 25%,” pesannya.
Ia menambahkan, dihadapan Presiden Jokowi pada tahun 2018 lalu, dirinya menyatakan bahwa yang betul-betul menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah DPRD. “Karena DPRD itu 1×24 jam didatangi rakyat, pagi-pagi belum cuci muka sudah didatangi. Jadi perjalanan dinas itu sudah di DP duluan, gaji itu sudah diambil duluan. Jangan pandang enteng DPRD. Saya punya anggota di seluruh Indonesia ada 17.652 orang dari 415 Kabupaten/Kota dan itu solid,” ucapnya.
Sementara itu, Penjabat Gubernur Papua Barat, Komjen Pol (Purn) Drs Paulus Waterpauw,MSi mengatakan bahwa sesungguhnya DPRD kabupaten/kota adalah solusi yang baik dari amanat undang-undang otonomi khusus. “Bapak-ibu syukuri itu, terima kasih karena pemerintah ada melihat keberpihakan kepada kita semua. DPRK punya peranan semua di situ akan ikut mengawasi Otsus ini,” ucapnya. (zia)
