SORONG – Sebanyak 26.000 anak di wilayah Papua Barat mengalami stunting (kurang gizi kronis). Hal tersebut menjadi perhatian Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Papua Barat. Koordinator Program Manager Satgas BPS Provinsi Papua Barat, Benyamin Lado menjelaskan diperkirakan 26 ribuan anak di Provinsi Papua Barat mengalami stunting, dimana ada banyak faktor pemicu. Yang paling utama adalah kekurangan asupan gizi kronik dalam jangka waktu lama yakni sejak berada di dalam rahim hingga usia 2 tahun.
“Kedua, faktor lingkungan sebagai pemicu seperti misalnya tidak ada jamban keluarga, tidak tersedia air bersih, pola hidup jauh dari bersih dan sehat karena makan apa adanya,”jelasnya kepada awak media disela-sela kegiatan rapat monitoring dan evaluasi Tim Satuan Tugas percepatan penurunan stunting tingkat provinsi dan kabupaten/kota tahun 2022 di Rylich Panorama Hotel, Selasa (18/10).
Beyamin menambahkan penyumbang kasus stunting yang paling dominan adalah ibu hamil dalam kondisi anemi dan kurang gizi. Oleh sebab itu, diharapkan melalui kegiatan evaluasi di akhir tahun ini pihaknya dapat memperoleh data yang bisa ditahu intervensinya sudah menyasar berapa banyak sasaran dan bagaimana tren penurunan. “Kami, Satgas menjalankan 4 fungsi diantaranya fungsi koordinasi, fasilitasi, pendampingan dan penguatan,” paparnya.
Kepala BKKBN Perwakilan Provinsi Papua Barat, Philmona Maria Yarollo S.sos,M.Si mengatakan selama 2 hari BKKBN melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi apa yang sudah dikerjakan tim Satgas percepatan penurunan Stunting tingkat Provinsi Papua Barat. “Tim ini tersebar di 13 kabupaten dan 1 kota. Harapan kami, melalui pertemuan ini kita bisa mendapatkan informasi tentang tugas yang sudah dilakukan. Intinya dalam rangka mendukung percepatan penurunan stunting dari masing-masing kabupaten dan provinsi,”paparnya.
Maria menambahkan dalam PP nomor 72 tahun 2021, tentang percepatan penurunan stunting diamanahkan terbentuknya tim percepatan penurunan stunting dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota, distrik bahkan tingkat desa. “Untuk semua kabupaten/kota di Papua Barat sudah terbentuk tim Satgas 100 persen, namun untuk level desa atau kelurahan tersisa 2 kabupaten yang belum mencapai 100 persen,”terangnya.
Diakui Maria, berbagai upaya telah dilakukan BKKBN Papua Barat dalam upaya percepatan penurunan stunting di Papua Barat, diantaranya membangun koordinasi, kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai OPD teknis, rekonsiliasi dengan melibatkan semua tim percepatan pada tingkat Provinsi. “Sudah ada upaya yang kami lakukan secara internal dalam mendukung percepatan penurunan stunting berupa program inovasi yang dilaksanakan secara berjenjang dari pusat, provinsi bahkan kabupaten/kota dan tingkat desa, seperti 1.737 tim pendamping keluarga yang terbentuk, penguatan orentasi, kemudian program Mahasiswa Penting, dan juga pengukuhan terhadap orang tua asuh anak stunting,” jelasnya. (juh)
