MANOKWARI – Upaya pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Pj Gubernur Papua Barat, Komjen Pol (Purn) Drs. Paulus Waterpauw,M.Si menyerahkan dokumen pemekaran kepada Komisi II DPR RI bersama Bupati dan Walikota serta perwakilan tokoh masyarakat se-Sorong Raya, hingga kini belum ada penetapan terkait provinsi daerah otonom baru. Waterpauw berharap tahun ini sudah ada penetapan Provinsi Papua Barat Daya oleh Komisi II DPR RI. “Yang saya dengar tanggal 21 September kemarin. Namun jika belum ada penetapan berarti masih dalam pertimbangan serta melihat dinamika yang terjadi di masyarakat,” kata Waterpauw di Manokwari, Selasa (27/9).
Dikatakan, dirinya bersama Tim Pemekaran Papua Barat Daya telah menyampaikan berbagai pandangan di Komisi II DPR RI, dan pada prinsipnya pemerintah pusat mendukung adanya pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. “Karena untuk memperpendek rentang kendali,” jelasnya.
Waterpauw menyatakan bahwa penentuan ibukota Provinsi Papua Barat Daya, gubernur beserta bupati dan walikota se-Sorong Raya telah mengadakan pertemuan dan menyetujui Kabupaten Sorong sebagai ibukota. Waterpauw beralasan memilih Kabupaten Sorong menjadi Ibukota Papua Barat Daya sebab letaknya sangat strategis. “Dari mana saja dekat, Tambrauw, Maybrat, Sorong Selatan,” sebutnya.
Di samping itu, lanjut Waterpauw, Kabupaten Sorong masih memiliki lahan yang cukup luas dan masih belum terjamah dan bisa memanfaatkan untuk banyak hal. “Namun semua keputusan ada di pusat. Kalau keputusan pemerintah seperti apa ya kita akan mengikuti keputusan tersebut,” ucapnya.
Hasil Pemekaran, Bertambahnya Guru Honorer
Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Papua Barat, Barnabas Dowansiba mengatakan ketika ada pemekaran suatu wilayah pasti ada penambahan sejumlah guru honorer. Dengan adanya penambahan provinsi secara otomatis akan ada penambahan kabupaten, kabupaten akan menambah distrik, dan distrik akan menambah kampung. “Tentunya sekolah akan mengikuti perkembangan dari pemekaran tersebut. Sehingga kebutuhan guru juga akan meningkat,” ujarnya.
Namun pemerintah pusat akan menghapuskan tenaga honorer dan hal tersebut bertolak belakang dengan adanya pemekaran yang otomatis terjadi penambahan guru. Yang jadi pertanyaan, lanjut Barnabas apakah pemerintah sudah menyiapkan anggaran untuk pengangkatan guru jika honorer dihapuskan. “Kalau seandainya tidak ada, maka mohon maaf lebih baik hentikan semua pemekaran. Karena pendidikan akan mengikuti pemekaran tersebut yang mana hasil dari pemekaran pasti ada masyarakat yang tinggal di daerah itu,” pungkasnya. (bw)
