SORONG-Hingga tanggal 31 Agustus 2022 realisasi APBN di Sorong Raya sebesar Rp 2.124,29 miliar atau sekitar 48,61 persen dari total anggaran Rp 4.370,36 miliar. Realisasi tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.287,39 miliar atau 53,31 persen dari anggaran Rp 2.414,93 miliar serta transfer ke daerah dana desa sebesar Rp 836,90 miliar atau 42,80 persen dari anggaran sebesar Rp 1.955,43 miliar.
Kepala KPPN Sorong, Budi Hartadi menjelaskan realisasi belanja pemerintah pusat terdiri atas realisasi belanja pegawai sebesar Rp 589 miliar (71,89 persen dari anggaran Rp 819,34 miliar), belanja barang sebesar Rp 479,04 miliar (49,01 persen dari anggaran Rp 977,52 miliar), belanja modal sebesar Rp 217,18 miliar (35,40 persen dari anggaran Rp 613,58 miliar) serta belanja bantuan sosial sebesar Rp 2,16 miliar (48,21 persen dari anggaran Rp 4,49 miliar).
Sedangkan realisasi transfer ke daerah dan dana desa terdiri atas realisasi transfer DAK Fisik sebesar Rp333,15 miliar (29,15 persen dari anggaran Rp 1.142,96 miliar), transfer DAK Non Fisik sebesar Rp 72,00 miliar (62,30 persen dari anggaran Rp 115,58 miliar) dan transfer Dana Desa sebesar Rp 431,74 miliar (61,95 persen dari anggaran Rp 696,90 miliar).
“Realisasi transfer dana desa termasuk didalamnya realisasi penyaluran BLT yang berasal dari dana desa sebesar Rp 107,03 miliar,”jelasnya, Senin (12/9).
Jika dibandingkan dengan periode yang pada tahun sebelumnya, tambah Budi realisasi belanja APBN di Sorong Raya sampai dengan bulan Agustus 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 146,48 miliar atau 7,41 persen dari sebelumnya sebesar Rp1.977,80 miliar. Kenaikan ini diantaranya karena adanya percepatan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa serta adanya tambahan realisasi DAK Non Fisik yang baru ada pada tahun 2022 ini. Sebelumnya DAK Non Fisik dibayarkan melalui KPPN ibukota provinsi.
“Jika dibandingkan realisasi sampai dengan bulan Juli 2022 yang sebesar Rp 1.734,23 miliar, realisasi bulan Agustus 2022 memberikan kenaikan sebesar Rp 390,06 miliar atau 22,4 persen. Signifikannya realisasi bulan Agustus 2022 disebabkan karena beberapa jenis dana transfer batas penyalurannya pada bulan Agustus 2022,”terangnya
Dengan realisasi seperti dijelaskan di atas, KPPN Sorong optimis realisasi sampai dengan akhir tahun 2022 dapat mencapai target yaitu di atas 90 persen untuk belanja pemerintah pusat, 93 persen untuk DAK Fisik, 95 persen untuk DAK Non Fisik serta 100 persen untuk transfer dana desa.
“Dengan percepatan realisasi belanja APBN diharapkan dapat meningkatkan konsumsi masyarakat dan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi nasional secara umum dan khususnya di Sorong Raya,”ungkapnya.
Kondisi perekonomian global sampai dengan bulan Agustus 2022 masih diselimuti ketidakpastian. Risiko perekonomian saat ini bergeser dari pandemi ke gejolak ekonomi global. Inflasi global melonjak akibat supply disruption karena pandemi dan perang Rusia-Ukraina, yang disertai dengan adanya pengetatan kebijakan moneter di negara-negara maju.
Dan, belanja APBN yang anggarkan sebesar Rp 2.700 triliun lebih, masih menjadi penopang pertumbuhan ekonomi. Demikian juga untuk tingkat daerah di wilayah Sorong Raya, dengan anggaran belanja APBN sebesar Rp 4,37 triliun.
Inflasi bulan Agustus 2022 secara nasional menunjukkan inflasi minus (deflasi) sebesar 0,21%. Sedangkan untuk Kota Sorong juga terjadi deflasi sebesar 0,82 persen. Tingkat inflasi nasional tahun kalender (Januari – Agustus) 2022 sebesar 3,63% dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Agustus 2022 terhadap Agustus 2021) sebesar 4,69%. Sedangkan untuk Kota Sorong tingkat inflasi tahun kalender (Januari – Agustus 2022) sebesar 2,35% dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Agustus 2022 terhadap Agustus 2021) sebesar 2,59% (data Badan Pusat Statistik).
Nilai tukar rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia per 31 Agutus 2022 adalah Rp14.875,01 per dollar Amerika Serikat. Sedangkan harga minyak mentah rata-rata bulan Agustus 2022 sebesar 94,17 USD per barel.(juh)