Kepala BKDD Kabsor : Tahun Ini Ada Penerimaan CPNS, Kuota yang Diberikan Pemerintah Pusat 601 Orang
AIMAS – Sekelompok orang yang mengatasnamakan diri Masyarakat Adat Suku Moi menolak pembagian kuota 80 persen orang asli Papua (OAP) dan 20 persen non Papua dalam penerimaan CPNS. Masyarakat menuntut bahwa pemerimaan CPNS kali ini harus 100% OAP. Sebab sepanjang satu periode kepemimpinan Bupati Sorong, Dr. Johny Kamuru,SH,M.Si, belum pernah ada penerimaan CPNS.
Intelektual dan perwakilan Masyarakat Adat Suku Moi, Klois Yable mengatakan, hal tersebut mengundang kegelisahan di benaknya, sebab jumlah pengangguran di Kabupaten Sorong selalu bertambah setiap tahunnya. “Apalagi yang kami tahu selama ini pasti ada titipan di setiap OPD yang notabene adalah bukan OAP. Kami juga mengamati bahwa pegawai honorer yang ada di OPD sebagian besar bukan OAP. Seharusnya ini menjadi bahan pertimbangan oleh BKD untuk dapat diperbaiki lagi,” kata Klois Yable.
Klois mengancam bahwa jika kuota 80-20 dalam penerimaan CPNS masih diterapkan di Kabupaten Sorong, maka pihaknya yang mengatasnamakan Masyarakat Adat Suku Moi akan melakukan aksi demo besar-besaran. Menurut Klois Yable, orang Moi sudah terlalu baik bahkan sampai menelantarkan dirinya sendiri, saat ini jumlah orang Moi yang menjadi pegawai pemerintahan di Kabupaten Sorong sangat minim.
Dengan demikian, dirinya menekankan bahwa apapun yang terjadi, penerimaan CPNS kali ini 100% khusus untuk OAP. Pemerintah dituntut untuk dapat menjamin bahwa tidak ada orang Moi yang menjadi pengangguran. “Teman-teman pendatang dari nusantara harap bersabar, kami tidak mengusir namun kali ini mohon agar kami masyarakat Moi diprioritaskan. Kalau sampai harapan kami tidak diwujudkan maka kami akan mengumpulkan putra putri Moi yang memiliki ijazah sarjana dan akan kami tempelkan di sekeliling kantor dewan,” tegas Klois Yable saat menyampaikan aspirasi di ruang rapat kantor DPRD Kabupaten Sorong, kemarin. “Kami tidak pernah mengemis jabatan di tempat lain namun kami ingin bisa hidup lebih baik di atas tanah kami sendiri,” tandasnya.
Untuk tidak berpihak kepada salah satunya, perwakilan Fraksi Demokrat, mengusulkan, formasi 80-20 tetap digunakan, namun dengan syarat dan ketentuan berlaku. “Andai digunakan formasi 80-20, saya harap terkait usulan CPNS harus dikomunimasikan dengan distrik. Dimana tiap distrik diberikan kebebasan untuk mengakomodir masyarakatnya. Berapa pun jumlah yang usulkan oleh distrik setidaknya harus diamankan sehingga nantinya mereka bisa bekerja kembali untuk distriknya. Sehingga tidak ada tes online yang dapat dijadikan peluang masuknya peserta calon CPNS dari masyarakat non OAP,” usulnya.
Berdasarkan penyampaian Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Christ Tupamahu,S.Kom,M.Si, bahwa tahun ini akan ada penerimaan CPNS, dengan kuota yang diberikan pemerintah pusat 601 orang yang akan direkrut dengan formasi 80-20. Sementara untuk pengangkatan CPNS dari honorer sebanyak 546 orang. Christ menegaskan bahwa penetapan formasi pemerimaan CPNS harus melalui proses panjang yang harus berdasarkan persetujuan pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Menpan RB. “Tahun ini akan ada penerimaan CPNS untuk 601 orang. Formasi 80-20 itu sudah menjadi keputusan Bupati yang juga disetujui KemenPAN/RB pada tanggal 10 Agustus kemarin. Formasi ini sudah cukup mengakomodir OAP, sebab di Kota Sorong peluang OAP jauh lebih kecil dengan formasi 70-30,” kata Crist.
Christ menegaskan bahwa dirinya tidak bisa menjanjikan OAP dapat diterima 100% sesuai keinginan perwakilan masyarakat adat suku Moi. Namun ia memastikan bahwa pada CPNS kali ini, jumlah masyarakat OAP yang lolos bakal lebih banyak dari sebelumnya. Terkait keterlambatan, lanjut Christ, ia menyebutkan karena di wilayah Papua Barat formasi yang sudah masuk di KemenPAN/RB itu baru dari dua daerah, yakni Kabupaten Sorong dan Kota Sorong. “Tentu tidak mungkin terjadi jika penerimaan CPNS hanya di kedua daerah ini. Sebab akan mengganggu bagi teman-teman di daerah lain,” kata Christ. Sekarang pihaknya masih menunggu informasi dari Kanreg BKN Wilayah XIV dan Penjabat Gubernur Papua Barat, terkait dengan pelaksanaan penerimaan CPNS nanti. (ayu)
