SORONG – Guna meningkatkan pelayanan dari sisi transportasi di laut dan Udara. Direktorat Wilayah V Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI memfasilitasi rapat koordinasi penataan Pelabuhan dan Bandara DEO bersama Pemerintah Kota Sorong dan KSOP Sorong di Ruang Anggrek Kantor Wali Kota Sorong, Rabu (20/7).
Kepala Satuan Tugas Korsup Pencegahan Direktorat Wilayah V KPK RI Dian Patria menjelaskan pertemuan ini bertujuan untuk bagaimana mensinergikan program-program agar pelayanan publik di sisi laut dan udara menjadi lebih baik.
“Misalnya dari sisi udara, ada beberapa kebutuhan dari Bandara yang direncanakan seperti pembuatan jalan di ujung Runway karena masih banyak masyarakat yang melintas sehingga 150 panel pagar hilang dan ini berbahaya,”jelasnya, kemarin
Sedangkan dari sisi transportasi laut sudah disepakati bahwa mengelola Pelabuhan Rakyat adalah Pemerintah Pusat bukan lagi Pemerintah Kota Sorong. Hanya saja agar Pemerintah pusat bisa mengelola Pelabuhan Rakyat baik dari sisi laut dan sebagian sisi darat harus ada hibah dari Pemerintah Kota Sorong ke Menteri Perhubungan RI.
“Kalau sudah dihibahkan maka pelabuhan tersebut bisa langsung dikembangkan pusat. Pemerintah Kota juga tidak kehilangan pendapatan, tetap ada retribusi parkir yang akan menjadi bagian pendapatan,”ujarnya
Dian menuturkan, bila bicara dari tindak pidana korupsi. Semoga, tidak ada saling tahan menahan karena kepentingan ingin mendapatkan sesuatu.
Kepala Bandara DEO Sorong, Cece Tarya, S.T.,MA menambahkan Bandara DEO Sorong sedang mencoba menuju ke Badan Layanan Umum (BLU) Bandara DEO Sorong dengan perencanaan dan dirancang sedemikian bagus.
“Kami akan mencoba untuk menuju ke sana agar minimalnya dari 100 persen, 50 persennya kami bisa tanggulangi dengan pendapatan kami. Tentunya dalam hal ini pendapatan itu naik karena pelayanannya kita meningkat,”ungkapnya.
Untuk menuju ke BLU yang harus di persiapkan, yakni peningkatan pelayanan yang mengacu kepada standar pelayanan bandar udara dan pihaknya mencoba mengadakan dengan tidak menggunakan pagu APBN namun pagu pendapatannya sendiri, sehingga lebih flexibel.
“Namun kalau sudah BLU pendapatan bisa langsung digunakan, tanpa harus dilaporkan dulu. Jika kekurangan bisa minta ke APBN, kalau kelebihan otomatis bisa dikerjasamakan,”ungkapnya.
Kemudian melakukan percepatan dalam rangka mengembangkan Bandara DEO, dimana ada lahan seluas 20 hektar di depan Bandara dan sisi Timur Bandara DEO 4 hektar lahan sudah dalam progres untuk dimanfaatkan TNI AU dan TNI AL, dan 4 hektarnya untuk MRO atau bengkel pemelihara pesawat dengan tipe kategori C yang bisa menampung 10 pesawat.
“Nah selain itu, akan ada kesempatan penerimaan tenaga kerja. Kemudian bagian depan Cargo juga direncanakan akan bangun gedung Logistik Park dan bisnis Park yang akan menjadi bagian kehadiran perkantoran hingga hotel untuk transit, covention hall dan pusat perbankan Di depan Masjid juga masih kosong, akan dijadikan comersil Park akan ada mall, XX1, pusat kuliner dan sebagainya,”pungkasnya. (juh)
