SORONG – Pemerintah Kota Sorong melalui Kepala Dinas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Kebersihan Kota Sorong, Julian Kelly Kambu, ST.MSi akan melakukan penanganan terkait banjir di Kota Sorong terutama titik rawan seperti di Jalan Sungai Maruni Km 10 dan sekitarnya.
Rapat yang dipimpin Kadis PPLH melibatkan BMKG, BPBD, Dinas Bina Marga, Dinas Cipta Karya, pihak Lapas, Tirta Remu, Kepala SMAN 2, Distrik Sortim, Distrik Sorong Utara, Lurah Sawagumu, Lurah Klawuyuk, Lurah Matalamagi, Satpol PP dan pimpinan Supermarket Papua. Rapat dilaksanakan di Ruang Anggrek Lt 2 Kantor Wali Kota Sorong.
“Pembahasan dalam rapat ada beberapa hal yakni potensi terjadinya bencana banjir di Kota Sorong, khususnya di daerah Km 10 dan sekitarnya. Penyebab terjadinya, solusi penanganannya,” katanya kepada Radar Sorong, Jumat (1/7).
Lanjutnya, berdasarkan data 10 tahun terakhir yakni dari tahun 2011-2021, bahwa setiap tahunnya akan turun hujan dengan kategori hujan lebat pada bulan Juni, Juli dan Agustus. Hujan yang lebat disertai air laut pasang bisa berpotensi menyebabkan genangan ataupun banjir terutama di daerah yang tidak di dukung infrastruktur kota seperti drainase yang tidak memadai.
“Penyebab terjadinya banjir, yaitu topografi wilayah, yang mana Km 10 merupakan daerah resapan dan cekungan sehingga wilayah yang berada pada daerah yang rendah akan terkena genangan dan banjir. Curah hujan, intensitas curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir,” katanya.
Kemudian, kata Kelly, banjir juga terjadi akibat adanya sedimentasi atau endapan, tanaman liar ataupun sampah sampah cukup tinggi di semua drainase sehingga fungsi drainase tidak mampu menampung debit air hujan.
“Banjir juga karena adanya pembangunan di kawasan bantaran sungai dan di atas saluran drainase sehingga tidak bisa dilakukan pemeliharaan,” katanya.
Adapun penyebab terjadinya banjir antara lain, pengambilan air tanah yang berlebihan. Perilaku warga yang selalu membuang sampah ke saluran drainase. Adanya pipa induk air minum milik PT. Tirta Remu di dalam drainase sehingga menyulitkan untuk dilakukan pemeliharaan/perawatan drainase.
“Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat, yang mana masih membuang sampah ke saluran,” katanya.
Melalui rapat, Kelly mengatakan bahwa hasil kesepakatan bersama yakni Solusinya dengan Lakukan normalisasi drainase secara rutin berupa pengerukan endapan lumpur/sedemintasi dan sampah-sampah yang memenuhi semua drainase.
Kemudian, Peningkatan dimensi saluran drainase, pelebaran drainase dan memperdalam saluran drainase yang sudah ada. Perlu pengadaan beberapa alat exavator besar dan kecil agar dapat bekerja maksimal pada beberapa lokasi di Kota Sorong. Tertibkan IMB. Perlu edukasi kepada masyarakat.
Dikatakannya, Perlu dilakukan kegiatan gotong royong atau Program Jumat Bersih pada setiap kelurahan. Perlu dilakukan reboisasi pada kawasan pesisir dengan tanamam mangrove dan kawasan gunung dengan bibit tanaman penghijauan.
“Harus rapat bersama pihak DPRD Kota, DPR PB utusan Kota Sorong dan DPR RI perwakilan Provinsi Papua Barat. Harus segera menyusun master plan drainase Kota Sorong,” tegasnya.
Menurutnya, Ada gerakan partisipasi tapi juga ada tindakan nyata yang harus diperjuangkan melalui jalur politik melalui anggota dewan untuk mendapat dukungan politik anggaran.
“Rapat Koordinasi hari ini merupakan inisiasi Dinas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kami mengambil inisiasi karena masalah banjir ini sudah merupakan bencana lingkungan,” ujarnya.
Lanjutnya, Yang pasti untuk mengembalikan kondisi lingkungam sesuai dengan yang diharapkan, sangat membutuhkan waktu yang cukup lama bisa 10 sampai dengan 20 tahun kedepan.
“Apabila kita tidak mengambil langkah-langkah startegis untuk menangani masalah banjir dari sekarang maka 10 sampai dengan 20 tahun ke depan Kota Sorong bukan menjadi baik tapi pasti tenggelam,” kata Kelly.
“Semoga Tuhan menolong kita semua dengan hikmat dan pengertian, agar dapat membangun Kota Sorong dengan baik dengan berbasis pada konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan,” harapnya.(zia)