RAJA AMPAT – Deputi II BNPP, Komjen Pol (P) Drs. Paulus Waterpauw, M.Si didampingi Asisten Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Laut, Sriyanto menyambangi Pulau Fani, Distrik Ayau, Raja Ampat, Jumat (22/4). Pulau Fani sendiri merupakan pulau terluar di Papua Barat yang berbatasan langsung dengan Negara Palau.
Tiba dengan selamat setelah menempuh perjalanan laut selama 5 jam menggunakan kapal cepat, Paulus Waterpauw dan rombongan disambut hangat prajurit Pengamanan Pulau Terluar (Pamputer) TNI AL, yang dipimpin oleh Letnan Supriyono beserta 9 personelnya.
Dalam pertemuan tersebut, Paulus Waterpauw dengan begitu akrab, duduk dan berdialog dengan para prajurit perbatasan tersebut. Berbagai hal ditanyakan Paulus Waterpauw kepada personel TNI-AL di sana.
Asisten Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Laut, Sriyanto mengatakan, dari obrolan tersebut, Pimpinan nya berupaya menggali informasi terkait potensi kelautan di Pulau Fani. Termasuk berbagai upaya yang telah dilakukan untuk memaksimalkan potensi yang ada.
“Kedatangan kami ke Pulau Fani ini tujuannya adalah untuk menggali informasi terkait apa yang ada di pulau ini dan bagaimana potensinya. Dari hasil diskusi, ternyata ada beberapa hal yang menjadi kendala Dan hambatan di sini. Semua itu sudah kami catat, karena tugas kami adalah belanja masalah,” ungkap Sriyanto.
Dilanjutkan Sriyanto bahwa berbagai hal Yang telah didapatkan dari hasil belanja masalah tersebut, akan dibawa pulang sebagai oleh-oleh perjalanan dinasnya tersebut. Selanjutnya permasalahan tersebut akan dikoordinasikan dengan kementrian terkait, guna mendapatkan solusi terbaik.
Pada kesempatan terpisah, Waterpauw membeberkan terdapat beberapa masalah yang ia temukan dalam Kunker-nya ke Pulau Fani. Diantaranya, keberadaan jembatan yang kondisinya sudah mulai berkarat saat disambangi.
“Disana kami melihat ada bangunan jembatan yang secara konstruksi terbilang cukup kokoh, namun hari ini sudah mulai berkarat. Sehingga akan kami usulkan kepada Kementerian terkait untuk perbaikan dan pemanfaatan jembatan tersebut,” ungkap Pensiunan Jenderal Polisi bintang tiga tersebut.
Berikutnya, lanjut Waterpauw, adalah terkait keberadaan pemukiman masyarakat yang sifatnya tidak menetap. Dimana warga yang bermukim di Pulau Fani akan datang dan tinggal hanya per 6 bulan. Bahkan saat Waterpauw dan Timnya menapak ke Pulau Fani, kondisi di sana sedang tak berpenghuni.
“Kemarin informasi dari rekan-rekan di Pos AL bahwa di sana sedang kosong. Hanya tersisa 2 rumah. Saya rada mungkin perlu dorongan dari pemerintah daerah untuk membuat usulan kepada Pemprov. Selanjutnya akan kami koordinasikan dengan rekan-rekan kementerian terkait. Karena tugas pokok BNPP adalah mengakomodir dan mengkoordinasikan segala hal yang berkaitan dengan kementerian terkait. Termasuk misalnya sarana telekomunikasi dan kelistrikan,” jelasnya.
Ditambahkan Waterpauw, untuk kebutuhan transportasi laut ke Pulau Fani saat ini sudah cukup baik. Sebab melalui program tol laut Presiden RI, saat ini sudah ada jadwal rutin kapal masuk ke Pulau Fani per 2 minggu sekali.
“Program tol laut sudah cukup membantu. Meskipun interval waktunya jauh (2 minggu) namun jadwal itu sudah tetap. Sehingga bisa memberikan kepastian kepada siapapun yang melakukan perjalanan ke pulau ini,” pungkasnya. (ayu)
