SORONG – Ujian Akhir Sekolah (UAS) untuk jenjang pendidikan SMK di Kabupaten Pegunungan Arfak (Pegaf) serentak dilaksanakan, diantaranya adalah SMKN 1 Anggi.
Pelaksanaan UAS di SMK tersebut dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan yang tidak begitu ketat. Siswa hanya menerapkan jaga jarak tanpa menggunakan masker.
Kepala SMKN 1 Anggi, Petrus July, S.Pd mengatakan, pihak sekolah memang tidak memaksakan siswa maupun guru untuk menerapkan prokes ketat. Sebab Pegaf merupakan daerah zona hijau (bebas) COVID-19.
“Prokes apa adanya, mungkin jaga jarak saja. Kami tidak paksakan prokes ketat karena di sini merupakan zona hijau dan tidak ada kasus COVID-19 sekarang. Yang penting selama ujian, siswa nyaman,” ungkap Petrus saat dihubungi Radar Sorong.
Selain diawasi langsung oleh guru dari masing-masing sekolah, pelaksanaan UAS juga dimonitor oleh tim dari Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat. Kedatangan orang dinas merupakan momen langka yang harus dimanfaatkan pihak sekolah untuk berinteraksi dengan perwakilan pemerintah.
Petrus mengaku, saat ini pihaknya sangat kekurangan tenaga pendidik (guru). Terutama yang memang memiliki skill khusus di bidang kejuruan tertentu. Selain itu, ketersediaan fasilitas pendukung kegiatan pembelajaran juga sangat terbatas. Padahal sekolah kejuruan sangat mengandalkan praktik dalam kesehariannya.
“Gurunya sedikit, sangat kurang, apalagi ini sekolah kejuruan harusnya gurunya khusus yang memang berkompeten untuk bidang tertentu. Kemudian fasilitas sudah ada, tapi masih belum memadai, padahal siswa SMK sangat bergantung dengan kegiatan praktik bukan teori,” kata Petrus.
Sementara itu, Staf Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat, Rima Resubun Kalami menuturkan bahwa kedatangan tim dari Dinas Pendidikan adalah untuk memastikan kelancaran pelaksanaan UAS tingkat SMK. Namun disamping itu, pihaknya juga tetap menampung segala keluhan dan permasalahan yang terjadi di setiap sekolah untuk dibahas bersama pimpinan.
“Tujuan kedatangan kami hanya untuk memastikan berjalannya UAS. Untuk hal-hal teknis seperti kekurangan tenaga pendidik atau fasilitas, kami tidak bisa langsung bertindak. Tentu harus dibahas bersama kepala dinas. Maka dari itu, harus dikumpulkan terlebih dahulu, lalu selanjutnya disampaikan kepada pimpinan untuk dicarikan solusinya,” tandas Rima. (ayu)
