SORONG– Menanggapi aksi demo yang baru-baru ini terjadi di Kantor Wali Kota, Ketua Tim Percepatan Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya, yang juga Wali Kota Sorong Drs.Ec.Lambert Jitmau,MM menegaskan, pemekaran hadir untuk membawa perubahan lebih baik di tanah Papua.
”Pertanyaan bagi kita semua, pemekaran hadir di tanah Papua untuk siapa? Tapi pemekaran ada di tanah Papua membawa angin segar bagi kita semua. Kita mau membangun Papua dan kita mau berubah dari kehidupan yang sementara ini masih biasa-biasa saja. Kedepannya kita bisa melakukan perubahan melalui pemekaran,” tandas Lambert Jitmau, Selasa (22/3).
Ia mengatakan bahwa harus akui pemekaran di tanah Papua ini sangat terlambat karena 2 provinsi memiliki APBD yang terbatas. Kalau penambahan provinsi berarti pembagian wilayah kepada provinsi-provinsi yang baru dimekarkan itu memperpendek rentang kendali pelayanan.
”Tanggung jawab sudah terbagi-bagi, akhirnya pembangunan bisa merata dan masyarakat bisa dapat menikmati apa yang kita bangun. Kemudian bisa menciptakan lapangan kerja. Kan selama ini di prioritaskan orang asli Papua. Kan 80 persen disediakan untuk mereka,” katanya.
”Persoalan kembali ke OAP apakah siap tidak. Tapi kalau demo-demo saja takut kehilangan lapangan kerja karena tidak punya keahlian dan basic. Jadi adik-adik harus berpikir baik,” sambungnya.
Lambert mengatakan bahwa mengapa anak-anak muda yang mendemo berpikir aneh-aneh, hanya karena dihasut dengan orang-orang yang punya interes pribadi.
”Demo seperti itu, adik-adik keliru. Kalau demo wali kota berarti kan demo Gubernur, dan bupati Sorong Raya karena kami semua punya tanda tangan. Kami sudah ditugaskan oleh gubernur untuk menjadi tim Percepatan Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya. Kalau mau menantang dan mau demo kenapa hanya di Kota Sorong,” jelasnya.
Lanjutnya, tapi kalau tidak ada pemekaran kita akan tinggal seperti yang dulu saja. Bahwa pemerintah tidak pernah menyusahkan rakyat. Pemerintah membuat perencanaan, membangun sesuatu untuk rakyat. Rakyat siap untuk menerima itu, karena dari rakyat dan untuk rakyat.
”Saya usia sudah 60 tahun, pak gubernur sudah 60 tahun lebih. Waktu kami sudah mau habis bergeser ke alam yang lain. Kami ini kepala daerah dan harus meninggalkan sesuatu untuk adik-adik saya di tanah Papua,” tegasnya.
Menurutnya, para pendemo itu mereka harus demo ke DPRD Kota Sorong. Karena bukan kepada dirinya yang memekarkan DOB karena ia hanya ketua tim percepatan pemekaran Provinsi Papua Barat Daya.
”Pak gubernur, bupati di Sorong Raya dan kami semua minta Pemekaran. Jadi alangkah baiknya pendemo yang tidak puas maka demo ke DPR atau ke pusat,” ujarnya.
Orang nomor satu di lingkup Pemerintahan Kota Sorong ini menambahkan bahwa ada suara-suara sumbang tentang Otsus gagal. Ia menegaskan bahwa Otsus yang digunakan di Kota Sorong tepat sasaran.
”Ada yang bilang Otsus gagal di tanah Papua, itu salah!. Alasan mendasar di tanah Papua itu kami semua hitam-hitam dan kriting, bagaimana komitmen membangun tanah Papua saja. Dana Otsus, saya bangun Kota Sorong kok,” pungkasnya.(zia)
