AIMAS – Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, dr. Lily Kresnowati, M.Kes secara langsung menyerahkan penghargaan kepada Wakil Bupati Sorong, Suka Harjono, S.Sos, M.Si, Rabu (23/2). Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi BPJS Kesehatan atas prestasi Kabupaten Sorong (kabsor) yang telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) atau jaminan kesehatan semesta 102,6 persen per Februari 2022 ini.
dr. Lily Kresnowati mengatakan, kesehatan bukan segalanya tapi tanpa kesehatan segalanya menjadi tidak berarti. Kesehatan memang menjadi kebutuhan terpenting bagi setiap orang. Menurut dr. Lily, pemerintah daerah Kabupaten Sorong ini sudah sangat berkomitmen untuk menjamin kesehatan bagi seluruh warga masyarakatnya dengan mendaftarkan mereka sebagai peserta BPJS Kesehatan melalui program KKN-KIS sehingga tercapai Universal Health Coverage (UHC).
Sementara itu, Wakil Bupati, Suka Harjono, S.Sos, M.Si mengatakan, penyerahan penghargaan UHC tersebut merupakan sesuatu yang memang sejak lama diperjuangkan Pemkab Sorong. UHC tersebut sebagai bukti komitmen Pemkab Sorong dalam memberikan pelayanan kesehatan melalui program JKN dari BPJS Kesehatan Sorong, terutama cakupan untuk pemenuhan BPJS kesehatan kepada masyarakat. Maka Kepedulian pemerintah sangat diperlukan untuk membantu masyarakat yang belum tercover dalam BPJS kesehatan untuk bisa menganggarkan dan bisa sesuai dengan prioritas masyarakat yang sangat membutuhkan.
Dikesempatan yang sama, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sorong, Amatus Turot, S.Hut, M.Si menjelaskan, saat ini di Kabupaten Sorong berlaku tiga skema bantuan BPJS Kesehatan. Yang pertama melalui Penerima Bantuan Iuran-Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN), jumahnya sudah mencapai 62.000 peserta. Kemudian skema Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) melalui APBD, sebanyak 16.923 peserta. Tapi saat ini lebih dari 6.000 peserta sudah dialihkan ke PBI-JKN.
Untuk skema yang ketiga, yakni skema saving anggaran, dikhususkan bagi warga yang memang tidak memiliki KTP. Maka pemerintah Kabupaten Sorong melalui APBD sudah saving anggaran di RSUD, sehingga ketika ada masyarakat yang datang bisa langsung ditangani. Namun ditargetkan, kedepan hanya akan ada dua skema saja, melalui PBI-JKN atau Jamkesda.
“Bagi masyarakat yang tidak memiliki KTP harus Diupayakan untuk bisa memiliki kartu identitas sehingga bisa masuk dalam skema Jamkesda. Semua itu merupakan bukti capaian visi misi Bupati wakil Bupati Sorong ke untuk memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Sorong,” beber Kadis Sosial.
Ditambahkan Kadis Sosial, penghargaan yang diterima Kabupaten Sorong kali ini, karena UHC sudah melampaui target. Bahkan saat ini, ketika ada masyarakat dirawat di rumah sakit, BPJS-nya bisa langsung diaktifkan hanya hitungan menit. Padahal sebelumnya, dulu mungkin harus menunggu hingga berbulan-bulan.(ayu)
