Panglima TNI : Kekuatan Personel TNI AD di PB Baru 35 %
MANOKWARI – Gubernur Papua Barat Drs Dominggus Mandacan mengusulkan perekrutan 1.000 Tamtama afirmasi otonomi khusus (Otsus). Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa malah ingin lebih banyak lagi, perekrutan 2.000 calon Tamtama afirmasi Otsus tahun 2022, namun terpenting biaya perekrutan dan pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah di Papua Barat.
‘’Beliau (Gubernur) meminta untuk tahun 2022 perekrutan 1.000 calon Tamtama TNI AD. Saya balik menawarkan, kalau bisa didoublin perekrutan 2.000 calon Tamtama,’’ tutur Panglima TNI kepada sejumlah wartawan di sela-sela memantau kegiatan vaksinasi dan pameran Alutsista, di lapangan Borasi Manokwari, Kamis (23/12).
TNI lewat Kodam XVIII/Kasuari di tahun 2019 telah melaksanakan perekrutan 1.000 Bintara afirmasi Otsus atau putra-putri asli Papua. Para Bintara ini telah menyelesaikan pendidikan dan latihan dan telah ditugaskan di Koramil di Jawa untuk menimba ilmu dan pengalaman sebagai Babinsa. ‘’Setelah dirasakan cukup atau selama 1 tahun berada di Koramil di Jawa dan cukup menimba pengalaman nantinya kita kembalikan lagi ke Papua Barat,’’ tuturnya lagi.
Panglima TNI mengatakan, kekuatan personel TNI AD di Papua Barat baru sekitar 35%, masih sangat kekurangan. Perekrutan secara rutin belum cukup, sehingga diperlukan percepatan perekrutan dengan bantuan pemerintah daerah.
‘’Papua Barat memang butuh tambahan cukup banyak personel TNI. Karena TNI AD di Papua Barat ini kekuatannya hanya 35%, masih jauh dari kebutuhan. Oleh karena itu memang harus ada percepatan perekrutan, tidak bisa hanya mengandalkan program rekrutmen rutin saja,’’ ujarnya lagi.
Saat memberikan keterangan pers, Panglima TNI didampingi Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa, Gubernur Papua Barat Drs Dominggus Mandacan, Panglima Koarmada III, Kajati dan pejabat Mabes TNI.
Panglima merespon positif inisiatif Gubernur Papua Barat yang mengusulkan ke Mabes TNI untuk perekrutan bintara dan tamtama khusus putra-putri asli Papua. Inisiatif ini makin disambut baik lantaran pemerintah daerah bersedia membiayai proses perekrutan dan pendidikan.
‘’Nanti begitu setelah pendidikan dan dilantik sebagai prajurit TNI yang memberi gaji adalah negara. Sedangkan untuk perekrutan dan pendidikan dibiayai daerah,’’ ucap Panglima.
Panglima TNI menuturkan, penambahan jumlah personel TNI lewat prsoses perekrutan merupakan kewenangan Kementerian Pertahanan. Dia akan segera mengusulkan ke Menteri Pertahanan untuk perekrutan 2.000 calon tamtama TNI AD di tahun 2022.
‘’Komitmen kami, selama Pak Gubernur mampu membiaya untuk perekrutan dan pendidikannya, maka kami juga akan berjuang mengusulkan kepada Menteri Pertahanan bahwa di Papua Barat ini butuh penambahan personal TNI AD yang sangat-sangat mendesak,’’ tandasnya.
Pangdam menegaskan, sudah sejak awal menjabat Presiden Joko Widodo berkomitmen bahwa Papua ini harus dibangun. Buktinya, setelah dilantik pada tahun 2014 lalu, daerah yang dikunjungi Jowoki adalah Papua. ‘’Jadi sebetulnya keinginan membangun Papua dan Papua Barat itu sejak awal. Kami TNI hanya menjadi bagian melaksanakan tugas-tugas pokok,’’ imbuhnya.
Ditanya cara penanganan terhadap kelompok kriminal bersenjata (KKB), Panglima mengatakan, jajaran TNI melaksanakan pembinaan di kampung-kampung. Dibentuk santuan-satuan terirorial seperti Koramil persiapan, Kodim persiapan serta Pos TNI AL dan lainnya.
‘’Kita ingin beraktivitas seperti di daerah lain, dan itu bisa. Mengapa di daerah lain bisa? Kalau di daerah lain bisa, maka di Papua dan Papua Barat juga bisa,’’ tuturnya.
Mantan KASAD ini tak mengingkari bila di daerah lain ada senjata ilegal seperti halnya di Papua dan Papua Barat. Terpenting pendekatan secara humanis diselakukan tanpa berdampak pada korban jiwa. ‘’Misalnya ada senjata di masyarakat, maka untuk mendapatkannya kita lakukan komunikasi sosial. Masyarakat juga pasti punya kesadaran, hanya soal waktu saja untuk menyerahkan senjata ilegal,’’ imbuhnya,’’ ujarnya.
Namun, TNI tetap menyikapi dengan mekanisme penegakkan hukum yang memang sudah dilakukan dimana ada pada rambu-rambunya.
Saat kunker di Sorong sore kemarin, Jenderal TNI Andika Perkasa yang disinggung soal 3 oknum prajurit OAP yang melarikan diri ketika bertugas di sepanjang tahun 2021 , dikatakan, sebutan dalam TNI adalah tidak hadir tanpa izin dan bila ketidakhadiran ini berlanjut maka akan disebut dengan disersi. Hal ini, sambung Panglima bukan hanya terjadi di wilayah Papua, tetapi hampir di seluruh wilayah di Indonesia, dengan berbagai macam alasan dan motivasi yang berbeda-beda.
“Ada yang karena memiliki hutang yang terlalu besar sehingga merasa tidak mampu, kemudian ada juga karena kena masalah misalnya dengan wanita ataupun asusila. Dan, ada juga yang terjadi di Papua dan Papua Barat, dimana mereka yang mungkin mendengar dan berfikir untuk meninggalkan TNI AD,”jelasnya, Kamis (23/12). (lm/juh)
