MANOKWARI – Gubernur Papua Barat Drs Dominggus Mandacan dan para bupati/walikota kembali berkumpul dalam kegiatan Raker Kerja Bupati/Walikota se-Provinsi Papua Barat, Kamis (4/11) di Aston Niu Hotel Manokwari. Ini merupakan Raker Bupati/Walikota pertama di masa pandemi virus corona (Covid-19) melanda. Terakhir, Gubernur dan para Bupati/Walikota menggelar Raker pada tahun 2018 lalu di Teminabuan, Sorong Selatan. Tahun 2019 direncanakan di Teluk Wondama namun batal karena satu hal, sedangkan 2020 pandemi Covid-19 mulai merebak dan kembali membatalkan Raker. “Dan baru tahun 2021 ini kita kembali menggelar rapat kerja,” ujar Gubernur.
Panitia tak hanya mengundang bupati dan walikota untuk ikut Raker, tetapi juga para wakil bupati/wakil walikota, sekretaris daerah, dan para asisten pemerintahan. Ada 4 kepala daerah dan wakilnya yang belum hadir pada pemukaan kemarin, Walikota Sorong, Bupati Raja Ampat, Bupati Sorong Selatan dan Bupati Tambrauw. Keterangan yang diperoleh dari panitia, Walikota Sorong belum hadir dengan alasan mengikuti pemakaman mantan Walikota Sorong Drs Jumame. Drs Ec Lambert Jitmau akan hadir pada hari kedua (Jumat, 5/11). Sedangkan Bupati Raja Ampat, Sorsel dan Tambrauw izin tak hadir.
Gubernur pada kesempatan ini menyampaikan sejumlah hal yang akan menjadi pembahasan, di antaranya soal penyelesaian batas wilayah pemerintahan secara berjenjang. Batas wilayah antara kabupaten/kota mestinya sudah diselesaikan tetapi sampai saat ini mengalami kendala. Dengan berlarut-larutnya penyelesaian batas wilayah tersebut, maka pemerintah pusat mengambil keputusan akan menuntaskan batas wilayah dengan mempertimbangkan berbagai faktor teknis namun non teknis. “Hal ini disebabkan belum adanya kesepahaman menyangkut aturan serta tata kelola pemerintahan yang baik,” tandasnya.
Raker Bupati/Walikota yang berlangsung dua hari, Kamis-Jumat (4-5/11) bertema ‘’Sinkronisasi Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemulihan Ekonomi Yang Sinergis Paska Pandemi Covid-19’’. Gubernur meminta kepada pemerintahan agar melaksanakan komunikasi secara berjenjang dengan mengedepankan aturan berlaku, serta ada kerjasama antar daerah untuk menyelesaikan setiap permasalahan. Pemerintah daerah juga dapat melaksanakan kersama dengan daerah lainnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta percepatan pelayanan publik.
Pemerintah daerah juga diingatkan untuk mengambil langkah-langkah strategis guna penanganan pandemi Covid-19 serta pemilihan ekonomi yang dituangkan dalam program. ‘’Saya mengajak Bupati dan Walikota untuk membangun komitmen bersama untuk membangun Papua Barat tanpa Covid-19, tanpa miras, tanpa narkoba, tanpa kekerasan.
Pada hari pertama dihadirkan tiga narasumber dari pemerintah pusat, yakni Direktur Kewaspadaan Nasional pada Dirjen Pemerintahan Umum dan Politik Kemendagri Sri Handoko Taruna membawakan materi Isu-Isu Strategis Bidang Politik Pemerintahan Umum, dan Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah pada Dirjen Otda Kemendagri, Sri Handoko membawakan materi Sosialisasi UU Pemilu dan Pilkada Serentak 2021.
Hari kedua, Jumat (5/11) menampilkan narasumber Pangdam XVIII/Kasuari dengan materi Ketahanan Wilayah, Kapolda Papua Barat dengan materi Keamanan dan Ketertiban serta Kajati Papua Barat membawakan materi Penanggulangan dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. Dilanjutkan laporan para bupati/walikota. Terakhir, Gubernur akan menyampaikan jawaban atas laporan bupati/walikota. (lm)